13 September 2018

Berita Golkar - Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bogor, Ade Ruhendi mengaku akan memberikan kesaksian kepada Bawaslu terkait kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ade Ruhendi atau biasa disapa Jaro Ade ini mengingatkan kisruh DPT di Bogor perlu menjadi perhatian semua pihak.

"Perlu perhatian khusus Mendagri, Kapolri, Kadiv Propam Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Jamwas, Jam Pidum, KPU RI, Bawaslu RI, Kapolda Jawa Barat, Kejati Jawa Barat, KPUD Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat, Kapolres Bogor, Kejari Cibinong," ujar dia, Kamis (13/9/2018). Pasalnya, kata dia, Kabupaten Bogor memiliki jumlah pemilih yang cukup banyak yakni sekitar 3,4 juta pemilih selain wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta.

"Sudah selayaknya perlu tindakan tegas dari para pimpinan lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakumdu. Harus ada sanksi tegas kepada perangkat di bawahnya jika bermain-main dalam menjalankan tugas sebagai garda terdepan akan keberlangsungan demokrasi," tegas Ade. Seperti diketahui, Ketua DPD Partai Golkar Bogor, Ade Ruhandi menilai ada sejumlah masalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bogor.

Padahal DPT itu yang akan digunakan dalam Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Ade menjelaskan hal tersebut seharusnya mendapatkan klarifikasi dari penyelenggara Pemilu terkait penyebabnya. Apakah pindah alamat ke luar daerah pemilihan, perubahan status, input data, tercabut haknya, meninggal, dan ketidakuratan data pemilih. [merdeka]

fokus berita : #Jaro Ade


Kategori Berita Golkar Lainnya