14 September 2018

Berita Golkar - Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menyoroti persoalan mahasiswa lulusan program studi (prodi) berakreditasi C, yang nantinya akan dinilai perusahaan tempatnya melamar pekerjaan secara kompetensi juga C. Meski secara kelembagaan, institusinya sudah mendapatkan akreditasi A. Mujib berharap persoalan prodi akreditasi C dapat dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah.

“Soal akreditasi prodi, karena sarana prasarana kurang, jadi prodi tertentu masih berakreditasi C. Nah ini efeknya kalau dia prodinya C, dia tidak boleh melamar jadi PNS, karena dianggap kompetensinya kurang,” ungkapnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Rektorat Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Darussalam, Banda Aceh, Kamis (13/9/2018).

Menurut politisi Golkar itu, karena adanya ketentuan itu, para mahasiswa juga para tenaga pendidik di Unsyiah berharap agar akreditasi prodi secara otomatis disesuaikan dengan akreditasi akhir lembaga tempatnya kuliah. Dan harapan itu disambut baik perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Lina, yang mengatakan bahwa akreditasi prodi dapat disesuaikan dengan akreditasi lembaganya secara otomatis. Mujib pun mengapresiasi tersebut.

Namun, menurut Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Unsyiah Hizir Sofyan, penjelasan yang disampaikan Perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak selaras dengan realitas yang ada. Kenyataan yang dimaksud adalah pernyataan Bagian Kepegawaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkorasi (PAN-RB) yang sudah langsung memotong mahasiswa yang berlulusan prodi berakreditasi C.

Menurut Hizir, para alumni Unsyiah yang lulusan prodi akreditasi C, seharusnya tidak mengikuti akreditasi prodinya, melainkan akreditasi institusinya. “Ketika lulus akreditasi C, sayanglah seumur hidup harus C terus. Padahal di sisi lain prodi atau jurusan tempat dia belajar meningkat terus jadi B atau A misalnya. Itu adalah reward dari institusi kepada alumni kita. Penjelasan dari pemerintah tidak selaras dengan kenyataan,” tandasnya 

Di samping itu, Ketua Kunspek Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi Marlinda Irwanti menyetujui bahwa prodi C tidak boleh ada lagi. Mengingat dirinya yang juga Anggota Badan Legislasi DPR RI baru saja mengetok UU Pendidikan Kedokteran. Dimana di dalam UU itu disebutkan jika dalam 2 tahun berturut-turut mendapatkan akreditasi prodinya C, maka perguruan tinggi tersebut akan ditutup dan tidak boleh lagi menerima mahasiswa.

Menurutnya, ini berdampak pada tingkat kualitas yang ada nantinya. Dirinya justru mengapresiasi upaya akreditasi prodi A di Unsyiah yang saat ini tengah memproses menjadi prodi International. “Jadi nanti ia bisa bekerja di negara manapun dengan prodi itu. Akreditasi prodi itu seperti cap kompetensi sertifikasi, sekarang penting karena ada sertifikasi kompetensi internasional, jadi ia lulusan universitas yang ada di Indonesia, tapi bisa bekerja dimanapun dengan prodi yang akreditasinya internasional,” tutupnya. [kontributor Aceh]

fokus berita : #Mujib Rohmat


Kategori Berita Golkar Lainnya