18 September 2018

Berita Golkar - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan agar memberikan dana talangan untuk mengatasi masalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta yang kelimpungan tidak punya dana karena belum dibayar Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Anggota FPG Ramly H Muhammad menyampaikan, penggunaan dana talangan itu hanya sementara sambil menunggu suntikan dana pemerintah pusat melalui RAPBN-P. Sehingga RSUD tidak perlu mengajukan peminjaman ke bank dan menanggung bunga. "Untuk dana talangan kita akan terus perjuangkan, tapi kita ingin ada satu institusi yang mengelola dana talangan Rp1 triliun itu," kata Ramly, Selasa (18/9/2018).

Ramly menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta harus mencari solusi mengatasi masalah defisit dana BPJS Kesehatan, jangan sampai menunggu kucuran dana dari pemerintah pusat yang belum tahu kapan cairnya. Ketua Dewan Penasehat DPD II Partai Golkar Jakut ini tidak ingin hanya gara-gara BPJS Kesehatan telat membayar klaim pelayanan kesehatan di RSUD Jakarta untuk masyarakat Ibukota menjadi lumpuh.

Ramly mendesak Anies segera membuatkan payung hukum sebagai dasar pengguna dana talangan itu. "Sesuai dengan kebutuhannya untuk kita bahas payung hukum supaya dia ada," pungkasnya. Sekedar informasi, setidaknya ada delapan RSUD di Jakarta yang dilaporkan membutuhkan asupan dana karena ada tunggakan BPJS Kesehatan. Tunggakan untuk RSUD tipe A dan B mencapai Rp100 miliar RSUD tipe C dan D mencapai Rp300 miliar.[okezone]

fokus berita : #Ramly Muhammad


Kategori Berita Golkar Lainnya