26 September 2018

Berita Golkar - Partai Golkar memberikan penjelasan soal Rp 700 juta yang dikembalikan ke KPK terkait kasus suap PLTU Riau-1. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada KPK. "Terkait pengembalian uang, karena itu sudah kembali, sepenuhnya kita serahkan kepada proses yang sedang berjalan," ucap Airlangga di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (26/9/2018).

Di tempat yang sama, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily memaparkan mekanisme pertanggungjawaban keuangan partai. Awalnya, tersangka perkara itu, Eni Maulani Saragih, menyebut ada aliran uang dari Johannes B Kotjo, pengusaha yang juga jadi tersangka, ke Munaslub Partai Golkar pada 2017.

"Sejauh yang kami tanyakan kepada Ketua OC maupun Ketua SC dan Ketua Penyelenggara, Pak Nurdin Halid, memang tidak ada laporan dari Bu Eni yang secara tertulis disampaikan kepada ketiga pihak tersebut sebagai penanggung jawab kegiatan," ucap Ace.

Namun Ace tidak membantah apa yang disampaikan Eni. Lalu, mengapa Partai Golkar mengembalikan duit ke KPK? "Justru karena dinilai itu bersumber dari keuangan yang tidak sah, ya dikembalikan karena itu kaitan bukan dengan partai, bukan kaitan dengan kegiatan.... Sekarang misalnya gini, kalau tahu anggaran, dan tersebut proyek yang bermasalah ya tentu tidak akan terima," ucap Ace.

Ace mengatakan Partai Golkar tidak pernah tahu sumber dana untuk kegiatan partai dari mana. Namun, setelah muncul ucapan Eni seperti ini, menurut Ace, Golkar menyerahkannya ke mekanisme hukum yang ada. Seusai pemeriksaan pada Senin, (27/8/2018), Eni membenarkan aliran duit dari Kotjo ke Munaslub Golkar. Namun Eni tak menjelaskan secara rinci siapa yang memerintahkannya meminta duit Rp 2 miliar dari Kotjo.

"Yang pasti tadi ada ya, mungkin saya terima Rp 2 miliar itu saya terima ada sebagian ke saya ini kan untuk Munaslub Golkar," kata Eni saat itu. Eni dijerat KPK dari operasi tangkap tangan (OTT). Eni kemudian ditetapkan KPK sebagai tersangka lantaran diduga menerima suap dari Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Perusahaan itu merupakan salah satu perusahaan di konsorsium proyek PLTU Riau-1. Dalam perkembangannya, KPK juga menetapkan Idrus sebagai tersangka. Dia diduga menerima janji yang sama dengan Eni, yakni USD 1,5 juta dari Kotjo, bila proyek PLTU Riau-1 jadi dikerjakan perusahaan Kotjo. [detik]

fokus berita : #Airlangga Hartarto #Ace Hasan


Kategori Berita Golkar Lainnya