04 Oktober 2018

Berita Golkar - Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR RI, Firmandez berharap terbentuknya Masyarakat Ketenagalistikan Indonesia (MKI) Aceh, bisa berperan mengembangkan industri ketenagalistrikan. Menurut anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini, MKI harus aktif memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam menyusun regulasi dan menumbuhkankembangkan industri ketenagalistrikan di daerah.

“Pertama saya ucapkan selamat atas terbentukan MKI Aceh ini, selain itu tentu kita berharap dengan adanya MKI ini akan lahir pemikiran-pemikiran baru untuk pembangunan industri listrik di Aceh,” harap Firmandez, Kamis, (4/10/2018). Firmandez menambahkan, lonjakan kebutuhan energi listrik setiap tahun terus bertambah. Persoalan listrik bukan hanya masalah daerah, tapi juga isu nasional.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia, pemerintah telah memprogramkan proyek listrik 35.000 MW. “Minimnya ketersediaan listrik di Indonesia adalah permasalahan nasional. Kita berharap MKI bisa terus berkontribusi memecahkan persoalan tersebut, karena persoalan listrik tidak hanya dibebankan kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan PT PLN semata-mata, tapi juga perlu sinergitas semua pihak,” lanjutnya.

Masih menurut Firmandez, pemerintah daerah juga harus berperan aktif mengatasi berbagai hambatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, seperti perizinan, pembebasan lahan, dan lain sebagainya. Apalagi Pemerintah Aceh sedang membangun dan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMG) berkapasitas 250 MW di Muara Satu, Lhokseumawe yang akan beroperasi akhir 2019, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan berkapasitas 88 MW dan pembangunan geothermal Seulawah dan geothermal Jaboi, Sabang.

“MKI baik di tingkat nasional maupun di daerah, harus bisa terus menyumbangkan pemikiran terhadap pembangunan industri kelistrikan. MKI Aceh harus sejalan dengan pemerintah Aceh dalam berbagai program pengembangan sumber daya listrik di Aceh,” pungkas Firmandez. MKI Wilayah Aceh periode 2018-2023 resmi dilantik dan dikukuhkan pada Rabu, (3/10/2018) di Seuramoe Teuku Umar Kantor PLN Wilayah Aceh. [kontributor Aceh]

fokus berita : #Firmandez


Kategori Berita Golkar Lainnya