16 Oktober 2018

Berita Golkar - Tim Kunjungan Kerja Panja BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI ke Banjarmasin yang dipimpin anggota Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri (FPG) dalam rangka pengawasan terhadap program-program BPJS Ketenagakerjaan, di Banjarmasin, Selasa (16/10/2018). Menurutnya, tingkat partisipasi pekerja dalam keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kalsel ini masih sangat rendah bahkan terendah di Kalimantan, dibawah 30 persen.

“Tujuan Panja BPJS Ketenagakerjaan berkunjung ke daerah adalah untuk memastikan sekaligus melakukan pengawasan terhadap upaya-upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memperluas kepersertaan khususnya di Kalsel dan Pulau Kalimantan pada umumnya,” kata Syamsul.

“Beberapa faktor penyebab rendahnya keterlibatan pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, pertama adalah tingkat sosialisasi yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat khususnya sektor informal masih sangat rendah. Sebagaimana disampaikan perwakilan UMKM masih kurangnya sosialisasi sehingga mereka tidak tahu apa itu BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Syamsul.

Selain itu, kata Politisi Golkar ini, pengawas tenaga kerja di Kalimantan sangat terbatas. Ada hampir 5.000 perusahan hanya diawasi 32 tenaga pengawas, artinya 1 orang pengawas mengawasi sekitar 130 perusahaan. Ini sangat tidak masuk akal, oleh karena itu hal ini harus menjadi perhatian.

“Meskipun pemda setempat telah memberikan dukungan normatif tetapi penegakan aturan-aturan yang dikeluarkan pemda itu diragukan efektifitasnya karena pengawasan sangat lemah dan tingkat kedisplinan perusahaan masih kurang,” tambah Syamsul. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sendiri mengakui sulit untuk mengontrol anggotanya, apakah mereka disiplin dan taat terhadap aturan-aturan terkait BPJS Ketenagakerjaan atau tidak.

Sejalan dengan itu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengakui anggota mereka ada yang bekerja di kebun-kebun, hutan-hutan dan tambang-tambang dan itu pun sangat sulit untuk dikontrol. “Jadi BPJS Ketenagakerjaan memang harus melakukan gerakan masif, mulai dari aspek sosialisasi, penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak taat mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Syamsul.

Ada pula perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya secara sentralistik, sehingga tidak termonitor di tingkat daerah. Dengan temuan ini, Tim Panja Komisi IX DPR RI ini selanjutnya akan mendiskusikan dengan direksi terkait. Hal ini menjadi masukan yang sangat berharga untuk Tim Panja agar lebih menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang diperlukan.

“Dalam rangka meningkatkan keikutsertaan, BPJS Ketenagakerjaan harus menunjukkan secara konkret apa saja keuntungan yang didapat bagi pekerja yang mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS, untuk itu sosialisasi harus diintensifkan kepada masyarakat dan low enforcement harus ditunjukkan,” tutup Syamsul. [kontributor Kalsel]

fokus berita : #Syamsul Bachri


Kategori Berita Golkar Lainnya