17 Oktober 2018

Berita Golkar - Mantan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi membeberkan nama-nama politikus Golkar yang turut menerima aliran dana terkait proyek di Bakamla. Hal ini diungkapkan Fayakhun saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa perkara dugaan suap proyek Bakamla di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Dalam persidangan, Fayakhun mengaku menerima uang US$ 911.480 atau sekitar Rp 12 miliar dari Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah yang menjadi penggarap proyek Bakamla. Fayakhun mengaku telah menyerahkan uang Rp 2 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Fayakhun, penyerahan uang sebagai itikad baik mengakui perbuatan dan membantu proses hukum.

Sementara selebihnya, diakui Fayakhun telah dibagikan kepada sejumlah politikus Golkar. Fayakhun menyerahkan lembaran kertas bertuliskan nama-nama pengurus Partai Golkar kepada jaksa KPK dan majelis hakim. Dalam lembaran itu, tertulis pula berapa besaran jatah yang dibagikan Fayakhun. Jaksa KPK kemudian menanyakan, apakah ada uang yang diterima Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.

Fayakhun mengakui Idrus yang kini berstatus tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 turut menerima uang dari proyek Bakamla. "Iya betul (Idrus). Semua ada namanya di sini, saya sudah hubungi mereka melalui orang, saya imbau untuk mengembalikan," kata menantu dari Prof. Muladi.

Selain Idrus Marham, dalam catatan tersebut terdapat juga nama politikus Golkar lainnya, yakni Yorrys Raweyai. Namun, kata Fayakhun Yorrys dan Idrus tak mengaku telah menerima uang tersebut. "Mereka ada yang mengakui menerima uang tetapi tidak mau mengembalikan. Kecuali Yorrys Raweyai dan Idrus Marham, tidak mengakui menerima uang," kata Fayakhun.

Selain Idrus dan Yorrys, terdapat nama-nama politikus Golkar lainnya yang disebut turut menerima aliran dana dari Fayakhun. Beberapa di antaranya, mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan sejumlah pengurus DPD Golkar DKI, seperti Basri Baco selaku sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta.

Dalam persidangan ini, Fayakhun mengakui uang yang diterimanya terkait proyek Bakamla salah satunya digunakan untuk membiayai Musyawarah Nasional Partai Golkar. Mulanya, mantan Ketua DPD Golkar DKI ini mengaku mengenal agen produk Rohde and Schwarz Indonesia, Erwin Arief. Perusahaan tersebut berencana menjadi vendor bagi perusahaan PT Merial Esa yang mengerjakan proyek di Bakamla.

Sejak awal, Erwin berjanji membantu Fayakhun agar karir politiknya meningkat. Erwin berjanji akan memberikan uang yang rencananya dipergunakan Fayakhun untuk membiayai kegiatan partai. "Saya bilang, 'Win, ini kebetulan akan ada munas bulan Mei dan saya jadi panitia Munas. Kalau rencana kamu supaya saya jadi salah satu ketua DPP, untuk bantu-bantu munas, saat ini timing-nya," kata Fayakhun kepada majelis hakim.

Erwin menyatakan kesediaannya membantu Fayakhun untuk membiayai Munas Golkar. "Setelah saya mengingatkan Erwin, dia bilang ke saya, 'Tenang saja Fayakhun, sebelum munas sudah beres deh supaya lo gagah'," kata Fayakhun menirukan ucapan Erwin. Namun, dalam prosesnya, Erwin tidak memberikan uang itu tepat waktu. Padahal, Fayakhun mengaku harus membiayai kegiatan partai di Bali.

"Erwin kan menjanjikan saya biaya itu karena ingin karir politik saya maju. Awalnya saya bilang ngapainlah mahal. Tapi Erwin kemudian mengaitkan itu dengan kepentingan bisnisnya, awalnya tidak ada kaitan ke saya," kata Fayakhun.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa Fayakhun Andriadi menerima uang suap sebesar US$ 911.480 dari ‎Dirut PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah. Suap itu diberikan kepada Fayakhun agar mengalokasikan atau memploting penambahan anggaran pada Bakamla untuk pengadaan proyek satelit monitoring dan drone, tahun anggaran 2016. [beritasatu]

fokus berita : #Fayakhun Andriadi


Kategori Berita Golkar Lainnya