18 Oktober 2018

Berita Golkar - Ketua Badan Anggaran Aziz Syamsuddin mengatakan pihaknya mendapat banyak masukan dari komisi-komisi di DPR terkait dana saksi dibiayai negara. Namun, pemerintah bersikukuh hal itu tidak diatur di UU Pemilu. "Pemerintah berargumentasi ini tidak diatur dalam UU Pemilu. Kami terus menjajaki bagaimana caranya dana kampanye bisa dianggarkan sehingga semua parpol bisa melihat di tiap-tiap TPS bisa terlaksana," kata Aziz, Kamis (18/10/2018).

Politikus Partai Golkar ini mengakui ada resistensi dari pemerintah terkait dana saksi itu. Dia membenarkan bahwa pemerintah menggunakan argumen seperti tadi. "Ya pemerintah berargumen seperti itu. Sehingga posisi pemerintah berkeberatan," ujar Aziz. Menurut Aziz, hal ini masih terus dibahas dalam Panitia Kerja di Badan Anggaran. Dia menegaskan pihaknya sebagai Banggar hanya meneruskan masukan dari Komisi II.

"Nah, ini kan pengajuannya tetap dari Komisi II. Kami kan dari Banggar hanya tinggal meneruskan untuk melihat skala prioritas yang diajukan oleh Komisi I sampai XI terhadap dana saksi ini," kata Aziz. Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo mengusulkan agar dana saksi pada pemilihan unum 2019 dimasukan ke UU APBN. Ini berkaca pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2018 lalu yang menghabiskan banyak uang saksi.

"Mohon agar kita serius untuk memikirkan saksi ini. Agar terpenuhi saksi-saksi di TPS dan demi proses pesta demokrasi yang jujur dan adil. Ini kaitannya dengan pemilu presiden dan legislatif,” ungkap Firman dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU dan Bawaslu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018). [viva]

fokus berita : #Aziz Syamsuddin


Kategori Berita Golkar Lainnya