22 Oktober 2018

Berita Golkar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Neneng meminta maaf atas kejadian itu. Namun, Neneng enggan berkomentar saat dikonfirmasi awak media. Dia langsung menerobos masuk ke mobil tahanan.

"Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh. Saya Neneng Hasanah Yasin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Bekasi," kata Neneng di gedung KPK, Jakarta, Senin, (22/10/2018). Politikus partai Golkar ini berjanji akan mengikuti semua proses hukum di KPK. "Saya akan kooperatif dengan KPK," ujarnya.

Sebelumnya, Neneng Hasanah Yasin ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa malam, (16/10/2018). Neneng tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Neneng ditahan di Rutan KPK yang berada di belakang Gedung Merah Putih KPK. Neneng ditahan untuk 20 hari pertama.

Dalam kasus ini, Neneng diduga menerima suap dari Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro. KPK telah menjerat sembilan tersangka kasus suap perizinan proyek Meikarta. Selain Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, KPK menjerat Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group dan dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Kemudian, Jamaludin (Kepala Dinas Pemkab Bekasi), Sahat M. Nohor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Bekasi) dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi).

Sementara itu, kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), Denny Indrayana, mengemukakan korporasi tidak akan memberi toleransi setiap praktik korupsi. PT MSU merupakan anak usaha dari Lippo Group. "Dalam hal memang ada penyimpangan atas prinsip antikorupsi yang menjadi kebijakan perusahaan maka PT MSU tidak akan mentolerir penyimpangan tersebut," ujar Denny, Selasa, (16/10/2018).

Meskipun KPK baru menyatakan dugaan, Ia menekankan pihaknya sudah sangat terkejut dan amat menyesalkan kejadian tersebut. Langkah pertama yang dilakukan pihaknya adalah investigasi internal secara independen dan objektif, untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi. [viva]

fokus berita : #Neneng Hasanah


Kategori Berita Golkar Lainnya