25 Oktober 2018

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam meminta seluruh Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di bawah PT. Pertamina harus memiliki proper. Diketahui hingga saat ini belum semua TBBM Pertamina memiliki proper, salah satunya adalah TBBM PT. Pertamina Tanjung Uban yang saat ini belum memiliki proper karena sedang tahap pemulihan. Limbah yang dihasilkan sejak zaman Belanda baru dikelola dengan baik tahun 2010 dan 2014.

“Kami meminta Direksi Pertamina melakukan proper semua TBBM. Karena kalau tidak di-proper, kami khawatir perusahaan-perusahaan swasta akan mengatakan kok hanya kita yang wajib, yang pemerintah tidak. Jadi Komisi VII melakukan pengawasan baik milik PT. Pertamina, PLN, dan PGN yang menghasilkan limbah,” terang Ridwan saat Kunjungan Kerja Spesifik Panja Limbah dan Lingkungan Hidup Komisi VII DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau, Kamis (25/10/2018).

Menurutnya, proper pada TBBM milik Pertamina perlu didorong pelaksanaannya, meskipun saat memulai proper ini perusahaan harus memulainya dari indikator terendah. “Kalau memang masih merah, ya dibiarkan  saja, kan nanti ada pembinaan. Nanti naik jadi dari hitam, merah, biru, hijau sampai gold, nah itu bertahap. Mulai dari yang rendah, yang penting sudah langsung ada pembinaan dari pemerintah,” jelas Ridwan.

Legislator Golkar itu pun menekankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menjalankan tupoksi dan meningkatkan perannya dalam pengelolaan limbah perusahaan melalui dua Direktorat Jenderalnya (Ditjen) yaitu Ditjen Penegakkan Hukum (Gakkum) dalam hal pengawasan, dan Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) dalam tugasnya membina perusahaan dalam mengelola limbah.

“Ini masalah juga di KLHK, bahwa personelnya, baik di Gakkum atau di PSLB3 juga harus diperkuat dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Daerah, serta pemerintah kabupaten/kota. Kami harapkan pemprov dan pemkab/pemkot bisa menegakkan aturan karena Undang-Undang ini dalam rangka untuk sustainable, sehingga bukan kita saja yang mengelola, tapi harus diteruskan hingga anak cucu. Jadi mereka juga mewarisi lingkungan yang baik,” harap Ridwan.

Pada pertemuan itu, tak lupa Ridwan mengingatkan Pertamina lebih mengawasi pengelolaan limbah yang dilakukan mitranya. Alasannya, banyak calo pengelola limbah hanya mencari keuntungan dengan menjual limbah dari penghasil limbah. Pertamina harus teliti dan melihat langsung proses pengelolaan limbah oleh mitra, apakah limbah tersebut dibuang begitu saja, dimusnahkan, atau dikembalikan ke alam dengan spesifikasi yang bersertifikat dari KLHK.

“Pertamina sudah mengeluarkan uang pengelolaan limbah hingga Rp 25 miliar. Jangan sampai sudah mengeluarkan uang malah jadi pidana nanti, kalau ternyata limbah itu tidak dikelola dengan baik dan masih bermasalah. Jadi harus ada mekanisme Pertamina melihat langsung limbahnya harus betul-betul selesai dan dapat sertifikat kementerian atas penanganan limbah yang baik,” tutup legislator dapil Jawa Timur itu. [kontributor Kepri]

fokus berita : #Ridwan Hisjam


Kategori Berita Golkar Lainnya