27 Oktober 2018

Berita Golkar - Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan dari pemerintahan daerah tidak bisa jadi jaminan pemerintahan tersebut bersih dari praktik korupsi. Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Cirebon, Dave Laksono mengatakan, predikat WTP yang didapat atas laporan keuangan Kabupaten Cirebon terbukti hanya sebatas prosedural.

Terbukti, Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra belum lama ini diciduk tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). "Ada WTP, itu hanya prosedural saja, tidak memberi jaminan kepala daerah itu bebas korupsi," tegas Dave Laksono dalam diskusi bertajuk "Kepala Daerah Terjerat, Siapa Tanggung Jawab" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018).

Sunjaya Purwadi Sastra yang juga politisi PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon TA 2018. Kembali ditegaskan Dave, kemajuan dari suatu daerah sama tidak bisa dilihat hanya dari status WTP dari BPK semata. "Tapi juga SDM-nya, dan sebagainya, untuk mengukur kesuksesan kepala daerah," pungkas anggota DPR RI itu. [rmol]

fokus berita : #Dave Laksono


Kategori Berita Golkar Lainnya