26 Oktober 2018

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus menilai komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit yang ada di Provinsi Lampung berjalan dengan sangat baik. “Ini sebuah pelajaran, saya lihat pelajaran terbaik adalah perlunya komunikasi dan koordinasi antar stakeholder kesehatan terkait pelayanan jaminan kesehatan ini,” ujar Ichsan.

Tim Kunspek Komisi IX DPR RI hadir ke Bandar Lampung, Tanjung Karang, Lampung, Jumat (26/10/2018). untuk memperdalam dampak terbitnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2, 3 dan 5 terkhusus di Provinsi Lampung. Hampir di seluruh Indonesia terdampak terhadap pelayanan masyarakat oleh rumah sakit.

Tanggal 18 Oktober 2018 lalu, keputusan Mahkamah Agung (MA) menerima gugatan uji materiil dari Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) tentang permohonan pencabutan Perdirjampelkes itu. “Kelihatannya di Lampung ini karena ada komunikasi yang baik antara BPJS Kesehatan, Rumah Sakit, dan Dinas Kesehatan. Kami melihat persoalan-persoalan dampak dari terbitnya peraturan itu bisa diantisipasi,” terang Politisi Fraksi Golkar itu.

“Saya lihat memang di pusat itu komunikasi antara para stakeholder mulai dari Kementerian Kesehatan, Direksi BPJS Kesehatan, dan para stakeholder lain itu masih kurang baik,” tambah Ichsan. Berkaca dari pengamalan Kunspek ini, Politisi dapil Jawa Barat V itu menyimpulkan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, segala persoalan dan dampak yang terjadi akibat peraturan direksi itu bisa diantisipasi.

Pada Kunspek ini, Komisi IX DPR RI melakukan pertemuan dengan Plt. Setda Lampung, Ka. Kanwil BPJS Kesehatan Lampung, Ka. Dinkes Prov. Lampung, Dirut Rumah Sakit Se-Bandar Lampung, IDI Lampung membahas tentang pengawasan JKN pasca terbitkan 3 Perdirkelpes BPJS Kesehatan. [kontributor Lampung]

fokus berita : #Ichsan Firdaus


Kategori Berita Golkar Lainnya