29 Oktober 2018

Berita Golkar - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) tidak ingin anggaran pendidikan pada APBN 2019 yang diperkirakan mencapai Rp 487,9 triliun habis begitu saja tanpa membawa kemajuan bagi perkembangan dunia pendidikan di tanah air. Dibutuhkan political will yang tinggi dari pemerintah agar penerapan kebijakan yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran.

"DPR RI telah menjalankan amanah UUD 1945 mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, dengan penganggaran tersebar ke berbagai pos kementerian. Besarnya anggaran itu harus dimaksimalkan agar dunia pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif, yang dapat merespon cepat berbagai tantangan yang terus muncul seiring berkembangnya Revolusi Industri 4.0,” ujar Bamsoet.

Hal itu disampaikan saat menjadi Keynote Speaker Seminar Internasional Science, Technology, Education, Arts, Cultural and Humaniora (STEACH), di Surabaya, Senin (29/10/18). Politisi Partai Golkar ini menegaskan perlunya link and match institusi pendidikan dan dunia kerja. Perguruan tinggi dan sekolah kejuruan perlu bekerja sama dengan institusi bisnis dan industri untuk memastikan kurikulum dapat diaplikasikan secara nyata di dunia kerja.

"Di tahun 2019 nanti, DPR RI dan pemerintah mengalokasikan anggaran vokasi mencapai Rp 17,2 triliun disalurkan melalui enam kementerian, yakni Kemendikbud, Kementerian Riset Dikti, Kemenaker, Kemenhub, Kemenperin dan Kemenpar. Peningkatan anggaran hingga tiga kali lipat tersebut sebagai bagian dari program revitalisasi pendidikan vokasi untuk peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi dunia kerja," papar Bamsoet.

Legislator Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini secara khusus meminta dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi, melakukan berbagai persiapan menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Perguruan tinggi dituntut menghadirkan digitalisasi pendidikan, sebagai bentuk integrasi antara pendidikan dengan teknologi digital yang implementasinya menuntut perubahan pada berbagai aspek.

"Hal pertama yang harus dilakukan adalah demokratisasi akses ilmu pengetahuan. Buku teks, pengajar serta ruang kelas bukan lagi satu-satunya sumber dan tempat belajar. Akses ilmu pengetahuan dapat diperoleh lewat berbagai media utamanya memanfaatkan platform digital. Berikutnya, inovasi pendidikan berbasis teknologi, baik proses administrasi, akademik, keuangan, maupun proses dan metode pembelajaran,” urai Bamsoet.

Karenanya, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mendorong institusi pendidikan melaksanakan sistem pembelajaran yang lebih inovatif. Utamanya, melalui penyesuaian kurikulum pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan, terutama dalam hal data information technology (IT), operational technology (OT), internet of things (IoT) dan big data analitic. Selain perlu adanya integrasi antara objek fisik, digital dan manusia.

"Untuk itu institusi pendidikan wajib menyediakan sarana, fasilitas dan infrastruktur IT. Seperti trafik, keamanan, kecepatan jaringan, pengelolaan beragam perangkat serta aplikasi yang terlibat di dalamnya, hingga pemanfaatan teknologi cloud dan hybrid," imbuh Bamsoet.

Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini juga menjamin DPR RI bersama pemerintah terus menyiapkan diri membawa Indonesia sukses menghadapi Revolusi Industri 4.0. Langkah konkret sudah dilakukan melalui road map Indonesia 4.0 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 4 April 2018 lalu, dengan menitikberatkan pada pengembangan industri dan ketenagakerjaan.

"Jika road map tersebut dijalalankan secara konsisten, Indonesia akan tumbuh menjadi negara maju pada tahun 2030, masuk dalam barisan 10 besar negara-negara berpenghasilan tinggi di dunia. Pada saat itu pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 7 persen, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB sekitar 25 pesen dan dana riset mencapai 2 persen," terang Bamsoet.

Sejalan road map Making Indonesia 4.0, Bamsoet menyampaikan laporan MCkinsey tahun 2016. Diprediksi ekonomi digital mampu menyumbang USD 150 miliar dolar AS terhadap PDB Indonesia pada 2025. “Dengan populasi 264 juta jiwa dan penetrasi pengguna internet 132 juta, cita-cita menjadikan Indonesia pusat e-commerce di ASEAN bukan mimpi belaka. Semua dimulai dari dunia pendidikan. Yang tidak hanya mengoperasikan kecanggihan teknologi tapi juga melakukan pengembangan secara bekelanjutan,” pungkas Bamsoet. [kontributor Jatim]

fokus berita : #Bambang Soesatyo


Kategori Berita Golkar Lainnya