30 Oktober 2018

Berita Golkar - Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Lampung Tony Eka Chandra menyayangkan rekomendasi yang dikeluarkan Badan Kehormatan DPRD Lampung terkait hasil pemeriksaan dugaan pemalsuan tanda tangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Johan Sulaiman. Tony mempertanyakan kepada BK apakah memang benar tanda tangan yang diduga dipalsukan staf Komisi I bernama Joko atas instruksi Ririn.

"Kalau tidak ada kode etik yang dilanggar ya dihentikan itu, jangan dipaksakan mengeluarkan suatu rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada Ririn Kuswantari padahal hal itu tidak dilakukannya,"kata dia, Selasa (30/10/2018) malam. Menurutnya, jika alasan BK karena Ririn lalai melakukan pembinaan terhadap staf komisi I, itu bukan kewenangan DPRD.

"Karena staf komisi pegawai negeri sipil yang diperbantukan melancarkan tugas-tugas anggota DPRD di komisi di bawah tanggung jawab DPRD," imbuhnya. Tony melanjutkan, BK tidak memiliki hak memberikan rekomendasi sanksi kepada Joko sebab itu adalah tugas dari atasan langsung yaitu Sekretaris DPRD Lampung dan Inspektorat Lampung. [lampost]

fokus berita : #Tony Eka Chandra


Kategori Berita Golkar Lainnya