01 November 2018

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memastikan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) merupakan upaya Komsi XI DPR RI untuk memperkuat kelenbagaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dapat terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

“Beban BPK semakin berat, untuk itu lembaga pemeriksa keuangan ini perlu diperkuat. Apalagi jumlah anggaran yang digelontorkan ke daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan semakin lama semakin besar. Ini juga salah satu yang perlu diawasi,” ungkap Misbakhun di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Kanwil Kementerian Keuangan Jawa Timur, BPK, dan BPKP, di Surabaya, Jatim, Kamis (01/11/21018).

Melalui revisi UU BPK ini, diharapkan pengawasan BPK semakin kuat tata kelolanya. Jangan sampai ada miss dalam proses pelaksanan peran BPK sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan negara. “BPK sebagai ujung tombak harus semakin detail mengawasi pengelolaan uang negara, sehingga hasil laporan keuangan sebagai penanggunngjawab APBN bagus. Nah yang diawasi dan mendapat predikat WTP juga diharapkan kinerjanya jangan menurun,” tuturnya.

Lebih lanjut legislator Partai Golkar itu mengharapkan revisi UU BPK ini dapat memperkuat tugas dan fungsi lembaga tinggi negara yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. “Kami berharap BPK ke depan bisa dikuatkan kembali melalui amandemen UU BPK, khususnya terkait masalah tupoksi,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur ini. [kontributor Jakarta]

fokus berita : #Misbakhun


Kategori Berita Golkar Lainnya