14 November 2018

Berita Golkar - Sedikitnya 2.700 karyawan dari PT Il Jin Sun Garment dan PT Dada Indonesia, mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Pasalnya, kedua perusahaan asal Korea ini gulung tikar. Salah satunya karena UMK terlalu tinggi. Akibatnya, ribuan karyawan ini menuntut mendapatkan pesangon. Ribuan karyawan itu, telah mengadukan nasibnya ke KSPSI sebagai organisasi buruh. Lalu, ke DPRD dan Disnakertrans setempat.

Ternyata, pengaduan mereka tak kunjung ada solusi. Pengaduan terakhir, mereka tujukan ke Ketua Dewan Penasehat Konfederasi SPSI (KSPSI) Dedi Mulyadi. Dedi menilai, gulung tikarnya perusahaan asal Korea ini disebabkan sistem pengupahan saat ini. Merujuk PP 78, sistem pengupahan diberlakukan satu nilai. Akibatnya, upah sektor garment, kulit, boneka, tekstil, terlalu tinggi. Sehingga, perusahaan padat karya ini terseok-seok dalam menggaji karyawannya.

"Mereka gulung tikar, sepenuhnya bukan salah perusahaan. Tetapi, perusahaan itu gulung tikar akibat biaya produksi terutama menggaji karyawannya terlalu tinggi," ujar Dedi, dihadapan ribuan mantan karyawan kedua perusahaan itu, Rabu (14/11/2018). Unjuk rasa yang terus dilakukan, dinilai tidak membuahkan hasil. Mengingat, posisi tawar karyawan di Purwakarta tidak seperti negara maju. Mereka (karyawan) di negara maju, punya posisi tawar tinggi.

Dedi meminta, kepada mantan karyawan ini tidak melakukan unjuk rasa lagi. Sebab, yang rugi karyawannya. "Sudah mereka tak punya pekerjaan, para buruh yang didominasi kaum perempuan ini harus meninggalkan anak dan suaminya di rumah," katanya. Untuk itu, dirinya mengusulkan ribuan buruh ini mendapat bantuan pemerintah selama menganggur. Salah satunya, bantuan program keluarga harapan dan penerima bantuan pangan nontunai (BPNT).

Sebab, dapur mereka harus tetap ngebul dan anak-anaknya tetap harus sekolah. Program itu, lanjut Dedi, adalah bagian dari langkah Kemensos dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dirinya sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Jabar, akan menjalin komunikasi dengan kemensos. "Kita akan terus berkomunikasi dengan Kemensos, supaya 2.700 mantan karyawan ini bisa masuk PKH atau peserta BPNT," ujarnya.

Menurut Dedi, PHK sepihak dari perusahaan jangan sampai membuat roda kehidupan mereka terhenti. Dia berpandangan, harus ada pendampingan dari stakeholder pemegang kebijakan. Hal ini penting, karena PHK akan melahirkan masalah sosial baru yakni pengangguran. Selain itu, pihaknya telah meminta KSPSI menginventarisasi jumlah buruh ini. Mereka harus dipilah-pilah, berdasarkan keahlian dan usia.

Untuk usia tua, mereka bisa diberi pelatihan di Disnakertrans. Supaya, para buruh ini bisa berwirausaha di rumahnya. Sedangkan, buruh usia produktif, bisa dilatih lagi skill-nya. Serta, bisa diarahkan melamar di perusahaan baru. Apalagi, pada 2020 mendatang, di Purwakarta akan berdiri kawasan industri baru. Untuk tahap pertama ada 100 pabrik yang akan buka. "Buruh yang usia produktif, bisa diarahkan bekerja di pabrik-pabrik baru tersebut," ujar Dedi.

Nining Yuningsih (28 tahun) mantan buruh PT Dada Indonesia mengaku, dirinya sudah bekerja selama delapan tahun di perusahaan tersebut. Namun, akhir Oktober kemarin perusahaannya tutup, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya ke karyawan. "Kami kaget saja, pas masuk dari libur panjang, gerbang pabrik masih tutup. Lalu, ada pengumuman direksi dalam kertas kecil," ujar ibu dua anak ini.

Nining tak jadi masalah, jika dirinya harus diPHK. Akan tetapi, dia meminta perusahaan memberikan pesangon. Serta, premi BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatannya dibayarkan oleh perusahaan. Sebab, selama bekerja, upahnya telah dipotong perusahaan untuk membayar kedua jenis BPJS itu. [republika]

fokus berita : #Dedi Mulyadi


Kategori Berita Golkar Lainnya