15 November 2018

Berita Golkar - Mahkamah Agung (MA) saat ini menjadi sorotan masyarakat Indonesia karena keputusannya dianggap kurang adil dalam kasus Baiq Nuril Maknun. Baiq Nuril adalah mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram yang menjadi korban pelecehan seksual oleh kepala sekolah SMA Negeri 7 Kota Mataram bernisial M. Bukannya mendapatkan keadilan, Baiq Nuril justru mendapatkan hukuman.

MA malah memvonis enam bulan penjara dan denda Rp500 juta. Dalam putusannya, MA menilai Nuril melanggar UU ITE dengan menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan kesusilaan. Keputusan MA itu tentu saja membuat Anggota Komisi I dari Fraksi Golkar, Meutya Hafid terheran-heran. Korban pelecehan yang seharusnya dibela justru dipenjara.

“Putusan MA ini sangat aneh, layak dipertanyakan,” ungkap Meutya Hafid Ansyah dalam akun twitternya @meutya_hafid, Rabu. Menurut Meutya, keputusan MA sangat berbeda dengan semangat lahirnya UU ITE. “Sebagai Komisi 1 yang turut merevisi UU ITE, putusan MA ini berbeda dengan semangat UU ini,” katanya mengingatkan.

Tak hanya Meutya, Anggota DPD Fahira Idris juga mengerutkan keningnya melihat vonis MA yang  memenjarakan Baiq Nuril. Dengan bahasa yang halus, dalam akun @fahiraidris, ia mengatakan jika hukum sudah jauh dari rasa keadilan. “Ketika hukum sudah berkejauhan dengan keadilan. Ketika penegakan hukum sudah melukai rasa keadilan. Saat itu juga hukum sudah kehilangan hakekatnya,” katanya.

Awal kejadian itu bermula ketika kepala sekolah SMA Negeri 7 Kota Mataram bernisial M menghubungi Baiq Nuril. Di limat menit awal, percakapan masih seputar kerjaan. Namun, di pembicaraan selanjutnya arah pembicaraan bukan lagi soal kerjaan. Merasa ada yang aneh, Baiq Nuril akhirnya memutuskan untuk merekam perbincangan mereka sebagai bukti pelecehan seksual itu memang nyata.

Meski mengaku risih dengan tingkah laku atasannya, tapi Nuril tak berani mengadu karena takut dipecat dari jabatannya sebagai staf bendahara. Ternyata, rekaman pembicaraa itu diketahui Imam Mudawin, teman Nuril. Imam inilah yang menyebarkan rekaman tersebut kepada Dinas Pendidikan Kota Mataram dan lainnya.

Gara-gara rekaman itu, M pun dimutasi dari jabatannya. M tidak terima dimutasi, lalu melaporkan Nuril, bukan Imam, ke polisi atas dasar pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Padahal sedari awal, Nuril tidak menyebarkan rekaman tersebut. Laporan ini kemudian berlanjut hingga ke persidangan.

Setelah kurang lebih dua tahun sejak laporan itu diproses polisi, PN Kota Mataram memutuskan Nuril tidak bersalah dan membebaskannya dari status tahanan kota. Nuril dianggap tidak memenuhi unsur “mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi” yang mengandung kesusilaan.

Namun, pada putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) justru memvonis Nurul melanggar aturan UU ITE dengan menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan kesusilaan. Baiq Nuril Maknun, divonis enam bulan penjara dan denda Rp500 juta. [telusur]

fokus berita : #Meutya Hafid


Kategori Berita Golkar Lainnya