19 November 2018

Berita Golkar - Staf Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menjamin masukan dan pandangan Koalisi Save Ibu Nuril yang meminta amnesti kepada mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. "Saya percaya Presiden akan memberikan tanggapan terkait itu. Yang disampaikan kepada kami di KSP nanti diteruskan kepada Presiden," kata Ngabalin, Senin (19/11/2018).

Ngabalin memang tidak ikut menemui Koalisi Save Ibu Nuril memberikan petisi yang didukung sekitar 80 ribu orang itu. Namun, ia menyatakan KSP terbuka untuk siapa pun dan menjadi penghubung masyarakat dengan pemerintah, terutama Presiden. Ia meminta semua pihak bisa bersabar dan memberi waktu kepada pemerintah membahas lebih lanjut mengenai hal ini. Presiden Jokowi, kata Ngabalin, saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur.

"Saya pikir kawan-kawan bisa kasih waktu sejenak kepada para deputi yang menangani masalah hukum untuk membicarakan masalah hukum dan HAM," tutur Politikus Partai Golkar ini. Terpisah, Direktur Eksekutif ICJR Anggara berharap Presiden Jokowi dapat memberikan amnesti kepada Nuril. Menurut dia, banyak rekayasa yang membuat Nuril malah divonis Mahkamah Agung hukuman penjara enam bulan dan denda Rp500 juta.

"Kami anggap banyak rekayasa itu tidak adil kalau orang yang enggak melakukan kesalahan minta diampuni kesalahan," ucap Anggara. Ia berharap KSP segera melaporkan kepada Presiden Jokowi sebab Rabu (21/11) Nuril sudah harus dieksekusi.

Di sisi lain, pihaknya tak bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebab Nuril harus dieksekusi terlebih dahulu untuk menjalani hukuman.  "Kami minta mempertimbangkan amnesti. PK eksekusi harus dilakukan. Artinya Bu Nuril harus dieksekusi ke lapas menjalani hukuman," tuturnya. [cnnindonesia]

fokus berita : #Ali Mochtar Ngabalin


Kategori Berita Golkar Lainnya