22 November 2018

Berita Golkar - Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang sudah diamandemen sebanyak empat kali belum mampu membuat ketatanegaraan berjalan sempurna. Namun untuk mengubah UUD 1945 takkan mudah karena perlu dua pertiga suara di parlemen. Demikian disampaikan Wakil ketua MPR RI, Mahyudin dalam acara diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11/18).

“UUD 1945 sudah diamandemen 4 kali sekarang sudah banyak yang menginginkan untuk kembali, tapi saya rasa berat mungkin ditarik mundur sedikit-sedikit bisa,” kata dia. Dijelaskan politisi Partai Golkar ini, selama dirinya menggelar sosialisasi empat pilar MPR, tidak sedikit audiens yang mengkritik parlemen lantaran aturan yang telah di amandemen tahun 1999.

Pasalnya banyak anggota yang terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya ditanya banyak audiens saat saya memberikan sosialisasi mereka meminta saya untuk mengurus anggota parlemen yang banyak tertangkap,” ucap dia.

Sementara itu, pakar hukum tatanegara, Andi Irman Putra Sidin mengungkapkan, pada saat mengamandemen UUD 1945 dilakukan dengan kemarahan akibat aturan yang dibuat saat orde baru. “Waktu 1999 kita mengubah karena sangat marah sehingga Pilpres dibuat secara langsung,” ucap dia. Namun lanjut Irman, setelah diamandemen sistem pemilihan yang saat ini digunakan cenderung memperlihatkan tingkat gesekan semakin tinggi.

“Tapi setelah 20 th kita melihat sesama tetangga jadi musuh-musuhan dipilpres,” ucap dia. Oleh sebab itu, dirinya menilai jika ada yang mengusulkan untuk dilakukan amandemen terhadap UUD 45 tidak salah. Namun, jika perubahan itu secara keseluruhan sangat keliru. “Jadi tidak keliru juga ada wacana memalukan perubahan tapi keliru jika mengembalikan semua,” ucap dia. [telusur]

fokus berita : #Mahyudin


Kategori Berita Golkar Lainnya