02 Desember 2018

Berita Golkar - Partai Golkar menyikapi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Papua di Jalan Pemuda, Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (1/12/2018), menjurus subversif karena mengakui kemerdekaan Papua Barat. "Itu mencederai nilai-nilai kepahlawanan Arek-Arek Surabaya yang selama ini terpatri dalam jiwa dan raga," kata Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Arif Fathoni di Surabaya, Minggu (2/12/2018).

Menurutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final, sehingga tidak boleh segenggam pun wilayah di Indonesia yang lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Ia menjelaakan bahwa Surabaya merupakan tempat yang ramah bagi siapa pun termasuk mahasiswa Papua yang murni menuntut ilmu. Sudah bertahun-tahun banyak mahasiswa Papua yang tinggal secara aman dan rukun di Surabaya.

Baca juga: Bidik 10 Kursi DPRD, Golkar Ingin Usung Calonnya Sendiri di Pilwali Surabaya

Untuk itu, dalam rangka menjaga suasana kondusif di Surabaya menjelang Pemilu 2019, pihaknya meminta Pemkot Surabaya dan aparat penegak hukum untuk sementara waktu memulangkan orang-orang yang terlibat tindakan menjurus makar tersebut ke daerah asal. "Pemkot dan aparat juga memberikan jaminan keamanan terhadap mahasiswa Papua yang murni menuntut ilmu di Surabaya," katanya.

Caleg Golkar Surabaya ini mengatakan bahwa persoalan ini bukanlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena kewajiban asasi oknum mahasiswa tersebut terhadap NKRI sudah gugur seiring dengan keterlibatan mereka dalam gerakan Papua Merdeka.

Baca juga: Legislator Golkar DPRD Jatim Ini Siap Perjuangkan Kenaikan Insentif Kader Posyandu

Ketua DPRD Surabaya, Armuji sebelumnya mengatakan pihak Pemkot Surabaya untuk segera turun tangan menangani persoalan ini. Apalagi, lanjut dia, selama ini Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, telah menjadi bagian dari sesepuh warga Papua karena telah bergelar "Mama Papua" yang disematkan secara adat oleh para petinggi warga Papua di Kota Surabaya beberapa waktu lalu.

"Secara adat, beliau [Wali Kota Risma] telah menjadi bagian dari sesepuh warga Papua di Surabaya, karena sebutan itu disematkan secara adat, oleh karenanya kami minta agar segera turun tangan memberikan pembinaan," katanya. Armuji menilai jika aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa asal Papua di wilayah Kota Surabaya ini tidak boleh dibiarkan, karena sudah mengganggu keamanan dan masuk kategori pengacau situasi politik negara.

Baca juga: MKGR Dorong Adies Kadir Maju Jadi Walikota Surabaya 2020 Gantikan Tri Rismaharani

"Ini sangat tidak pantas dan mencederai NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika, apalagi saat ini wilayah Papua sedang gencar-gencarnya dibangun oleh Pemerintahan Jokowi. Berarti ada penggeraknya yang bertujuan mengacau situasi politik di negara ini," ujarnya. [gatra]

fokus berita : #Arif Fathoni


Kategori Berita Golkar Lainnya