04 Desember 2018

Berita Golkar - Salah satu cita-cita dan tujuan Indonesia merdeka adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Alih-alih mewujudkan masyarakat adil dan makmur, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengungkapkan masyarakat justru disibukkan dengan urusan politik saja.

"Saat ini adalah tahap mengisi kemerdekaan. Tapi, selama 73 tahun Indonesia merdeka, masyarakat adil dan makmur belum tercipta. Inilah yang harus kita perjuangkan," kata Mahyudin dalam pengantar Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada wanita yang tergabung dalam Himpunan Wanita Karya (HWK) Samarinda, di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Mahyudin Ingin Pemilu Hasilkan Wakil Rakyat Yang Berkualitas

Menurut Mahyudin, mimpi Indonesia merdeka adalah ingin mengantarkan rakyat ke pintu gerbang kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur. "Kita sudah berdaulat karena sudah merdeka dari penjajah. Kita sudah bersatu. Tapi adil dan makmur belum tercipta sampai hari ini. (Masyarakat) adil dan makmur inilah yang kita perjuangkan," ujar politisi muda Partai Golkar ini.

Mahyudin mengungkapkan masih banyak rakyat Indonesia belum menikmati aliran listrik, belum mendapat fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Masih banyak rakyat yang hidup miskin dan tidak punya pekerjaan. "Tapi hari-hari ini kita disibukkan urusan politik saja. Sehingga mengesampingkan urusan mensejahterakan rakyat, penciptaan lapangan kerja, memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik," imbuhnya.

Baca juga: Mahyudin Nilai Mahalnya Sistem Pemilu Menurunkan Kualitas Parlemen Indonesia

Mahyudin mengakui banyak kendala mewujudkan masyarakat adil dan makmur itu. Apalagi setelah reformasi ketika keran kebebasan dibuka. "Demokrasi seakan-akan menjadi tujuan. Padahal, demokrasi hanyalah alat mencapai tujuan," tuturnya. Akibatnya, lanjut Mahyudin, terjadi hiruk pikuk di atmosfir politik. "Apalagi memasuki tahun 2019, orang yang tidak terlibat Pilpres pun ikut ribut di lapangan," ucapnya.

"Kita terlalu mudah diadu-domba dan dipolitisasi. Karena itu, saya berpikir setelah 20 tahun reformasi, pemilihan langsung harus dievaluasi kembali. Ketika rakyat tidak siap menimbulkan potensi konflik horisontal, ini harus dievaluasi kembali," tutup mantan Bupati Kutai Timur ini. [detik]

fokus berita : #Mahyudin


Kategori Berita Golkar Lainnya