03 Desember 2018

Berita Golkar - Pembangunan infrastruktur di Bumi Batiwakkal, dinilai Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Elita Herlina, sudah cukup baik. Namun belum terlalu merata, terutama wilayah perkampungan pedalaman, seperti di Kecamatan Kelay. Dikatakannya, Pemkab Berau harus mencari solusi memberikan kemudahan bagi masyarakat pedalaman Kelay, seperti di Kampung Long Lamcin, Long Pelay dan Long Suluy.

Sebab untuk menjangkau wilayah perkampungan tersebut, masyarakat harus menerobos sungai. “Kondisi itu sudah lama dikeluhkan masyarakat, dan Pemkab Berau harus mencari solusi soal itu,” ujar Elita. Dijelaskannya, masyarakat akan ‘terjebak’ di dalam kampung jika kondisi air sungai tengah pasang. “Saya sendiri sudah mengalami (saat menggelar reses), tidak bisa pulang karena sungai sedang banjir,” ungkapnya.

Yang dikhawatirkannya, bagaimana saat kondisi sungai tengah pasang, terdapat masyarakat yang butuh penanganan medis darurat. “Itu yang harus menjadi perhatian,” jelasnya. Kondisi yang menjadi keluhan masyarakat tersebut juga pernah dirasakan warga Tanjung Redeb, Agus Prasetyo. Agus yang beberapa waktu lalu bertolak dari Tanjung Redeb menuju Long Lancim, terjebak di tengah-tengah sungai.

Minibus yang dikemudikannya, tak mampu menerobos sungai. Padahal saat itu kondisi air belum terlalu tinggi. Beruntung saat itu arus sungai tidak begitu deras. “Mau bagaimana lagi. Karena memang tidak ada jalan lain, jadi harus menerobos sungai,” katanya kepada Berau Post kemarin.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Berau Agus Tantomo menjelaskan, salah satu kendala pemerintah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur di wilayah pedalaman, adalah benturan status lahan. Terutama wilayah yang masuk Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Sebab, wilayah KBK di pedalaman, tidak bisa dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau.

Bahkan diakui Agus, berdasarkan hasil pendataan pihaknya, untuk menghubungkan wilayah-wilayah pedalaman di Bumi Batiwakkal, masih perlu dibangun sebanyak 10 jembatan penghubung. Tapi rata-rata berada di wilayah KBK. Namun, Agus mengajak jajaran DPRD Berau untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sebab untuk melakukan pembangunan di wilayah KBK, harus mendapat rekomendasi atau izin dari KLHK. “Itu bisa kita terobos (mendapatkan izin dari kementerian). Seperti di Kampung Merapun ke Merabu. Jadi kalau memang ada yang seperti itu, bisa informasikan ke saya, nanti saya bawa langsung ke Bu Menteri (LHK),” singkatnya. [prokal]

fokus berita : #Elita Herlina


Kategori Berita Golkar Lainnya