08 Desember 2018

Berita Golkar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusulkan DPR tidak mendapat gaji. ini akibat dinilai malas dalam menyelesaikan undang-undang (UU). Menanggapi hal tersebut, pendiri Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengaku setuju dengan usulan tersebut. Namun ide itu juga berlaku ke semuanya lembaga-lembaga. Jangan hanya DPR saja.

‎"Aku setuju saja kalau ada usulan itu‎. Tapi ide seperti itu harus dibikin standar, mulai dari presiden dan semua pejabat negara, sampai ke bupati kalau tidak mencapai target," ujar Salang dalam diskusi di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (8/12). "Artinya pendapatan disesuaikan dengan produktivitas. Saya kira itu ide yang baik. Tapi ini dibikin standar untuk semuanya ke lembaga negara," tambahnya.

Baca juga: Sebastian Salang Putuskan Jadi Caleg Golkar Dapil NTT

Calon legislatif (caleg) DPR Partai Golkar dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I ini menambahkan, pimpinan KPK kalau perlu juga tidak mendapatkan gaji ‎bila target perkara yang sampai saat ini mangkrak tidak diselesaikan, adil bagi semua pihak. "Termasuk KPK juga. Jadi kalau perkara sekian yang ditangani tidak tercapai ya tidak terima gaji. Jadi bikin kayak gitu," katanya.

‎Dengan demikian tidak mendapat gaji ini akan menjadikan semua lembaga rajin atau produktif menyelesaikan target.‎ Bukan hanya dibebankan kepada DPR saja. "Kalau bikin gitu ini menjadi menarik. Sehingga siapapun orang yang siap menjadi pejabat negara punya alat ukur yang jelas dalam menentukan capaian-capaian dalam setiap pekerjaan," ungkapnya.

Baca juga: Ini Daftar Caleg DPR Dari Partai Golkar Untuk Dapil NTT

‎Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyinggung integritas anggota DPR dalam menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU). Menurut dia, anggota DPR malas membahas dan mengesahkan RUU tidak perlu digaji. Sementara data Formappi dari 24 RUU yang semestinya dibahas di DPR pada masa sidang I tahun 2018/2019 hanya 16 yang masuk tahap pembahasan dan hanya tiga yang berhasil disahkan menjadi UU. [jawapos]

fokus berita : #Sebastian Salang


Kategori Berita Golkar Lainnya