11 Desember 2018

Berita Golkar - Semua pihak menginginkan supaya tanah Papua bisa damai. Tidak ada lagi konflik yang muncul di bumi cenderawasih ini. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah telah berusaha maksimal meredam konflik di Papua. Bahkan JK mengklaim pemerintah pusat sudah menuruti seluruh hak daerah. Sehingga dia mempertanyakan jika ada permintaan-permintaan lain

"‎Sebenarnya sudah ada opsi dialog. Tapi sekarang apa yang didialogkan? Semua sudah dikasih ke daerah," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Menurut JK, semua hak mulai dari politik hingga ekonomi sudah diberikan ke bumi cenderawasih ini. Namun apabila kelompok separatis meminta Papua memisahkan diri, maka JK memastikan, keinginan itu tidak dikabulkan oleh pemerintah. "Semua sudah dikasih terkecuali kemerdekaan," tegasnya.

Baca juga: Ini Tanggapan Jusuf Kalla Terkait Mahalnya Biaya Kontestasi Politik di Indonesia

Lebih lanjut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, ada anggapan miring dari kelompok separatis terkait pembangunan Jalan trans-Papua. JK mengatakan mereka berpikir pemerintah tidak berpihak ke masyarakat. Sebab, dibangunnya jalan tersebut akan semakin membuat orang luar mudah masuk ke Papua. "Membangun jalan trans-Papua itu penting untuk kemajuan. Tapi ‎ada yang mengatakan nanti masuk orang luar ke Papua banyak," ungkapnya.

 

Kondisi tersebut diakui JK membuat pemerintah menjadi dilematis. Pasalnya, niat pemerintah sejatinya untuk pemerataan infrastruktur dan mewujudkan keadilan sosial untuk semua warga negara. "Jadi, itu semua juga menjadi dilema ada seperti itu," pungkasnya. [jawapos]

fokus berita : #Jusuf Kalla


Kategori Berita Golkar Lainnya