10 Desember 2018

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifuddian menyebut penerapan zonasi guru masih terganjal oleh sejumlah masalah, antara lain terbatasnya jumlah guru SMP dan SMA/SMK. Karena itu, politisi Partai Golkar itu menyarankan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memulai kebijakan tersebut dari tingkat SD dahulu, sebelum menerapkan zonasi guru ke jenjang yang lebih tinggi.

“Jika gurunya kurang, mau dibagi ke mana? Maka zonasi paling mudah diterapkan di tingkat SD, karena guru SD kan guru kelas, jadi agak beda dengan guru SMP yang disesuaikan keahlian dan mata pelajaran yang diajarkan,” kata Hetifah dalam diskusi pendidikan bertajuk ‘Menata Guru dengan Sistem Zonasi: Mulai dari Mana?’ yang digelar Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik), di Gedung Kemdikbud Jakarta pada Senin (10/12/2018).

Baca juga: Hetifah Dukung Rencana Kemendikbud Hidupkan Kembali Mata Pelajaran PMP

Selain keterbatasan guru, secara umum zonasi guru masih terkendala pemetaan guru di daerah. Menurut Hetifah, harus ada pemetaan yang rapi untuk mengetahui jumlah guru, komposisi guru PNS dan non-PNS, serta bidang keahlian. Kemdikbud perlu menggandeng pemerintah daerah (pemda) melakukan survei ketersediaan dan kebutuhan guru, agar menjadi data pegangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang valid.

“Jangan sampai langkah distribusi (guru) ini terkesan terburu-buru,” ujarnya. Tak hanya kedua hal itu, lanjut Hetifah, DPR juga mendapati perbedaan geografis tiap-tiap daerah menyebabkan zonasi guru berat dijalankan. Ditambah, pemerintah kurang taji karena rotasi guru berada di bawah wewenang pemda. “Kemdikbud harus koodinasi dengan daerah, agar ada acceptance dan trust dari publik,” tandasnya. [jurnas]

fokus berita : #Hetifah


Kategori Berita Golkar Lainnya