13 Desember 2018

Berita Golkar - Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai kasus tercecernya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Duren Sawit, Jakarta Timur, diselesaikan secara hukum. Pihak kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga diharap mengusut tuntas kasus ini, agar tidak dipolitisasi. "Kalau bisa diselesaikan proses hukum, lebih baik selesaikan proses hukum," kata mantan anggota Komisi II tersebut.

Ace pun meminta kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri mengusut persoalan tersebut secara tuntas. Selain itu ia berharap kasus tersebut bisa dilihat secara proporsional agar persoalan tersebut tidak dipolitisasi. "Saya khawatir jika tidak diusut secara tuntas bisa menimbulkan politisasi terhadap persoalan e-KTP yang jadi masalah Pemilu nanti 2019," ujarnya.

Baca juga: Jual Beli Online Blangko e-KTP, Ace Hasan Minta Data Kependudukan Diawasi Ketat

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebelumnya telah mengungkapkan adanya usulan Komisi II untuk segera dibentuk pansus e-KTP. Pembentukan Pansus Angket DPR bertujuan menginvestigasi kasus tercecernya e-KTP. Bamsoet juga meminta Komisi II untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan pengadaan e-KTP.

Usulan pembentukan pansus e-KTP juga disambut Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). Menurut JK, hasil Pansus bisa berguna untuk mencegah tidak ada lagi kasus-kasus serupa di waktu mendatang. "Kalau DPR ingin tahu secara pasti tentu mengadakan penelitian, Pansus e-KTP silakan, itu juga penting sehingga masyarakat, petugas atau juga aparat negara lebih hati-hati," ujar Wapres JK, Selasa (11/12/2018). [republika]

fokus berita : #Ace Hasan


Kategori Berita Golkar Lainnya