14 Desember 2018

Berita Golkar - Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, Firmandez siap perjuangkan percepatan penyelesaian permasalahan pemukiman baru tetap (resettlement) masyarakat Blang Lancang dan Rancong, korban penggusuran PT Arun puluhan tahun lalu.

Penegasan itu disampaikan Firmandez setelah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Afiliasi Keluarga Besar Blang Lancang dan Rancong (LSM-AKBAR), Muhammad Jubir melaporkan persoalan itu kepada dirinya baru-baru ini di Lhokseumawe. “Kita akan perjuangkan hak-hak penduduk Blang Lancang dan Rancong bisa segera dipenuhi pemerintah. Kita akan sampaikan hal ini secara kongkrit kepada presiden,” ujar Firmandez, Kamis, (13/12/2018).

Baca juga: Firmandez Minta Pemerintah Pusat Perbaiki Jalan Ke Makam Cut Meutia di Aceh Utara

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini menyayangkan persoalan ini bisa berlarut-larut sampai puluhan tahun, bahkan sampai PT Arun berhenti beroperasi. Padahal sudah sampai ke tingkat kementerian. Malah sudah pernah dijanjikan segera direaliasi. Sebelumnya, 19 Agustus 2015 lalu presiden melalui sekretaris kabinet sudah memerintahkan Gubernur Aceh dan Walikota Lhokseumawe segera menyelesaikan persoaolan tersebut.

Tahapan dan proses peyelesaiannya juga sudah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, melalui berbagai pertemuan. “Tapi aneh, kalau sampai sekarang masih berbelit-belit, hak-hak warga yang tergusur akibat pembangunan kilang PT Arun tahun 1974 lalu itu, hingga kini belum jelas. Berarti ada yang salah, kita akan coba perjuangkan lagi agar ini benar-benar bisa segera terwujud,” tegas Firmandez.

Baca juga: Firmandez Ingin Aceh Miliki Cadangan Listrik Di Atas 30 Persen

Karena itu, Firmandez meminta Pemerintah Aceh segera mengambil langkah-langkah kongkrit resettlement 542 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 3.000 warga Rancong dan Blang Lancang tersebut. Apa lagi dalam waktu dekat akan diresmikan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang lahannya juga masuk dalam wilayah bekas PT Arun yakni Blang Lancang dan Rancong.

“Kita menginginkan, semestinya sebelum peralihan aset PT Arun ke Administrator KEK Arun Lhokseumawe dan sebelum KEK Arun Lhokseumawe beroperasi, persoalan ini harus tuntas. Jangan sampai nanti ini menjadi persoalan baru. Karena ini merupakan hak 3.000 lebih warga Blang Lancang dan Rancong,” lanjut Firmandez.

Baca juga: Firmandez Rehab 620 Unit Rumah Warga Tak Mampu di Aceh Timur

Selain itu kata Firmandez, untuk mengetahui kendala apa saja yang menyebabkan resetlement tidak berjalan sampai sekarang, pihaknya di Komisi VII DPR RI akan mempertanyakan hal tersebut kepada pihak Pertamina dan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), serta kementerian terkait lainnya di pusat.

“Kita akan cari tahu di mana kendalanya, apakah di regulasinya atau di hal-hal lain. Kita ingin ini cepat tuntas. Pemukiman baru bagi warga Blang Lancang dan Rancong harus segera dibangun, pengadaan lahannya apakah nanti melalui mekanisme hibah atau lain sebagainya itu bisa dibicarakan. Yang penting ini harus jadi,” pungkas H Firmandez. [kontributor Aceh]

fokus berita : #Firmandez


Kategori Berita Golkar Lainnya