12 Desember 2018

Berita Golkar - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk terus menertibkan reklame “bodong”. Hanya saja, reklame “bodong” itu sebaiknya tidak ditebang, tapi disita untuk negara dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Disita saja asetnya kalau dia nggak mau membayar, lalu dialihkan ke perusahaan lain. Karena untuk mendirikan itu perlu dana besar, ratusan juga. Kalau main tebang saja sayang. Penebangan itu juga kan perlu biaya. Makanya, harus ditertibkan secara bertahap,” ujar anggota komisi C DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, Selasa (11/12/2018).

Baca juga: Fraksi Golkar DPRD Jakarta Dukung Kebijakan Tarif Parkir Mahal Untuk PNS DKI

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD DKI ini menganggap ke-290 titik reklame yang dianggap liar ini masih berpotensi menghasilkan pundi-pundi pendapatan daerah. Namun, ungkapnya, Pemprov DKI Jakarta diminta terus memburu tunggakan pajak atau kewajiban pengusaha atas pemanfaatan reklame yang belum terbayarkan.

“Sebaiknya dibuat reschedule percepatan pembuatan perizinannya agar titik-titik itu berfungsi. Sehingga ini berpotensi mendatangkan PAD buat DKI, kecuali reklame yang ada pada zona terlarang. Kalau menurut RDTR, di mana zona itu tidak boleh untuk mendirikan reklame, ya tebang saja,” ungkapnya.

Baca juga: Fraksi Golkar Senang dan Bangga Erwin Aksa Jadi Alternatif Cawagub DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan pihaknya akan terus menertibkan reklame liar. Hal ini dilakukan dalam rangka mendisiplinkan pengusaha reklame di Jakarta. Dengan demikian, ungkapnya, ada iklim bisnis reklame yang sehat ke depannya.

“Kenapa penertiban penting, supaya membangun iklim kompetisi bisnis yang sehat. Karena kalau pelanggaran reklame dibiarkan, maka usaha reklame yang taat aturan jadi dirugikan. Jenapa, karena yang melanggar tentu mendapat manfaat yang lebih besar,” ungkap Anies.

Baca juga: Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Tolak Nama Cawagub Usulan PKS, Ini Alasannya

Menurutnya, penertiban reklame tidak hanya semata-mata untuk mendisiplinkan wajib pajak. Dia berharap, ke depannya ada kepastian hukum atas penyelenggaraan reklame di Ibukota secara adil. [koranjakarta]

fokus berita : #Ashraf Ali


Kategori Berita Golkar Lainnya