13 Desember 2018

Berita Golkar - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan kinerja DPR di bidang pengawasan sudah berjalan maksimal. Hal ini dilakukan responsif terhadap hasil temuan dari kunjungan masa reses sebelumnya, baik melalui rapat-rapat bersama mitra kerja, panja-panja yang dibentuk kelengkapan dewan, tim pemantau, maupun tim pengawas DPR RI.

Ia pun memberikan semangat agar seluruh Anggota Dewan dapat menyelesiakan tugasnya di akhir masa jabatan 2019. “Pimpinan DPR mengingatkan agar seluruh panja dan tim yang dibentuk DPR segera menyelesaikan tugasnya karena tahun depan adalah tahun terakhir masa jabatan kita,” ungkap Bamsoet, saat membacakan pidato penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018/2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Baca juga: Bambang Soesatyo Minta Pemerintah Desak PBB Tetapkan OPM Sebagai Kelompok Teroris

Hal lain seperti penanganan bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah, Tim Pengawas DPR RI telah mengadakan rapat serta mengambil langkah guna memastikan agar rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat segera diselesaikan. Legislator Partai Golkar ini tidak ingin mendengar lagi ada keluhan masyarakat bahwa penanganan lamban, tidak sesuai harapan dan lain sebagainya.

“Kita harus mempunyai empati, kalau masyarakat yang terkena musibah terlalu lama dalam pengungsian akan memperburuk kondisi psikologis dan lingkungan sosial mereka. Sekali lagi, saya minta tim pengawas DPR harus dapat memastikan kecepatan, ketepatan dan keadilan penanganan rehabilitasi dan reskontruksi bagi masyarakat di kedua daerah tersebut,” tegas Bamsoet.

Baca juga: Bambang Soesatyo Puji Keberhasilan Jokowi Bangun Infrastruktur di Indonesia

Di samping itu, masih kata legislator dapil Jawa Tengah VII itu, Tim Pengawas TKI sudah melakukan pengawasan yang meliputi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada masa sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri.

Tim Pengawas TKI menemukan beberapa persoalan terkait dengan penempatan maupun pelindungan pekerja migran Indonesia, dan memberikan sejumlah rekomendasi yakni mendorong pemerintah untuk segera membentuk peraturan pelaksana dari UU PPMI, mendorong koordinasi antar-instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam membangun Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan merevitalisasi sistem pelatihan tenaga kerja serta mengoptimalkan fungsi BLK.

Baca juga: Bambang Soesatyo Dorong Sistem e-Voting di Pemilu Mendatang

Serta meningkatkan sosialisasi dan jumlah kepesertaan pekerja migran dalam BPJS serta merumuskan kerja sama dengan lembaga asuransi di negara tujuan penempatan dan memperkuat posisi diplomatik perwakilan negara Indonesia di negara penempatan dengan menempatkan atase ketenagakerjaan, menambah SDM, sarana dan prasarana.

Serta sistem informasi (database) pekerja migran yang terintegrasi secara nasional dan tak lupa mendorong pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait untuk membentuk dan memberdayakan desa migran produktif sebagai bentuk pelindungan PMI sebelum dan setelah kembali ke Tanah Air.

“Diharapkan melalui fungsi pengawasan ini akan mampu menjadi penyeimbang serta koreksi bagi pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Sehingga prinsip check and balances mampu berjalan dengan baik,” harap mantan Ketua Komisi III DPR RI ini. [kontributor Jakarta]

fokus berita : #Bambang Soesatyo


Kategori Berita Golkar Lainnya