17 Desember 2018

Berita Golkar - Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengapresiasi persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim). Menyusul laporan yang diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono beserta kepala dinas terkait, termasuk KPU dan Bawaslu dimana 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah siap menggelar Pemilu, baik dari data pemilih maupun kesiapan teknis lainnya.

“Pada reses kali ini kami sengaja mendatangi beberapa provinsi salah satunya Jawa Timur, memastikan kesiapan daerah menyelenggarakan hajatan nasional di tahun 2019 nanti, yakni Pesta demokrasi, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang digelar bersamaan. Dari laporan Sekda Jatim, maka disimpulkan Jawa Timur dalam kondisi siap untuk menghadapi hajatan besar itu. Tidak ada kendala besar yang dihadapi,” ujarnya, Senin (17/12/2018).

Baca juga: PSI Tolak Poligami, Ini Tanggapan Tegas Zainudin Amali

Begitupun halnya daftar calon pemilih, lanjut legislator Fraksi Partai Golkar DPR RI ini. berdasarkan laporan dari KPU dan Dinas Kependudukan Jatim, daftar pemilih sudah difinalisasi. Namun, Ia tidak memungkiri jika pelaksanaannya bulan April 2019 nanti bisa terjadi perbedaan jumlah pemilih. Mengingat Pemilu akan berlangsung empat bulan yang akan datang, memungkinkan terjadi penambahan atau pengurangan jumlah pemilih.

“Jika demikian, maka akan dimasukkan dalam daftar pemilih khusus,” tegas Zainudin. Pada kesempatan itu, legislator dapil Jawa Timur ini juga mengapresiasi kinerja bawaslu menegakkan hukum bagi pelanggar pemilu. Seperti diketahui beberapa waktu sebelumnya, Bawaslu memberikan hukuman pidana kurungan penjara selama dua bulan kepada dua orang kepala desa di Mojokerto karena berpihak kepada salah satu kandidat peserta pemilu.

Baca juga: Zainudin Amali Targetkan Golkar Jatim Raih 20 Kursi DPRD

“Dalam UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 kami memberikan kewenangan lebih terhadap Bawaslu sebagai Ketua Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang bertugas dalam pengawasan pelanggaran Pemilu. Jika diketemukan pelanggaran dan ternyata terbukti, maka Bawaslu (dalam hal ini Bawaslu Provinsi) berhak untuk memberikan sanksi kepada pelanggar." ungkapnya.

"Terhadap dua kasus tersebut, kami sangat mengapresiasi kinerja Bawaslu Provinis Jawa Timur. Kami berharap hal ini terus ditegakan bahkan dicontoh provinsi lainnya sehingga akan tercipta proses demokrasi yang transparan, akuntable, jujur dan adil,” paparnya. [kontributor Jatim]

fokus berita : #Zainudin Amali


Kategori Berita Golkar Lainnya