21 Desember 2018

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzilly meminta kebijakan rekam biometrik bagi jemaah Umrah ditinjau ulang. Meski kebijakan itu kewenangan Pemerintah Arab Saudi, namun kepentingan jemaah Umrah harus diperhatikan, mereka merasa keberatan selain adanya tambahan biaya juga belum terfasilitasi dengan baik. Bagi jemaah di Jakarta atau kota-kota besar lain akan mudah mengakses, tapi di pelosok akan kesulitan.

Hal itu ditegaskannya, Jumat (21/12/2018) sehubungan pemberlakuan rekam biometrik (sidik jari dan retina mata) oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui operator Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel sebagai persyaratan pengurusan visa calon jemaah Umrah.

Baca juga: Ace Hasan Nilai Prabowo Subianto Tak Layak Jadi Presiden, Ini Alasannya

Menurut Ace, karena kebijakan itu dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi, maka pendekatannya government to government atau antar pemerintah, maka dalam hal ini Kementerian Agama perlu melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Arab Saudi dan mendesak agar tidak memberlakukan kebijakan tersebut.

“Menurut saya kebijakan itu harus ditinjau lagi. Sebagaimana desakan biro perjalanan umrah bisa menambah beban berat jamaah umroh,” katanya. Legislator Partai Golkar ini menambahkan, kalaupun rekam biometrik diberlakukan maka harus ada kemudahan jamaah umroh mengakses rekam biometrik. Berbeda dengan jamaah haji yang terpusat di embarkasi, jamaah umroh jumlahnya lebih kecil dan terpisah di beberapa lokasi.

Baca juga: Ace Hasan Minta Kasus Tercecernya e-KTP di Duren Sawit Diselesaikan Secara Hukum

Yang juga perlu diperhatikan, kata Ace, jumlah jamaah umroh dari Indonesia cukup besar dalam setahun di luar musim haji mencapai 1 juta orang. Karena itu kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang, bahkan Kemenag dan Kemenlu segera membicarakannya dengan Pemerintah Arab Saudi. [kontributor Jakarta]

fokus berita : #Ace Hasan


Kategori Berita Golkar Lainnya