26 Desember 2018

Berita Golkar - Peningkatan saham pemerintah Republik Indonesia melalui PT Inalum (Persero) (“Inalum”) di PT Freeport Indonesia (“PTFI”) dari 9,36% menjadi 51% menimbulkan tanda tanya besar di mata publik.

Betapa tidak, proses tersebut melibatkan pembayaran sebesar USD 3,85miliar atau Rp. 55 trilyun yang dibiayai dengan penerbitan obligasi global sebesar USD 4miliar dengan bunga rata-rata 5,230% sampai dengan 6,767% selama 30 tahun. Cicilan pertama dan kedua sebesar masing-masing USD 1miliar dan USD 1,250miliar harus lunas pada tahun 2021 dan 2023.

Selanjutnya, sebagai pemegang saham PTFI, maka Inalum harus menanggung semua kewajiban PTFI sebesar nilai penyertaannya, termasuk hutang kepada pihak lain, dan kerusakan lingkungan dan ekosistem akibat kegiatan PTFI yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.185trilyun sesuai rilis Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada hari Senin, 19 Maret 2018 yang lalu. Artinya, biaya atau cost yang harus dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan saham pada PTFI jauh lebih besar daripada USD 3,85miliar.

Pembelaan pihak pemerintah dan orang-orang yang membela pemerintah adalah karena dalam Kontrak Karya (contract of works) antara Pemerintah RI dengan PT FI terdapat klausula yang memberikan hak kepada PTFI untuk memperoleh perpanjangan Kontrak Karya (KK) selama dua kali perpanjangan, masing-masing 10 tahun. Karena KK berakhir pada tahun 2021, maka secara kontrak, pihak PTFI berhak dapat perpanjangan sampai 2041 tanpa pemerintah RI boleh menolak bila tidak memiliki alasan yang sah.

Selain itu, masih menurut para pembela divestasi ini, pada akhir KK, pemerintah tetap wajib membeli seluruh aset PTFI. Mereka memberi contoh bagaimana seorang pemilik lahan harus membeli bangunan yang didirikan penyewa di atas lahannya pada saat berakhirnya perjanjian sewa, serta menyatakan bahwa KK di bidang pertambangan berbeda dengan Production Sharing Contract (PSC) di bidang migas yang menyerahkan semua aset kontraktor bagi hasil migas kepada pemerintah pada saat PSC berakhir.

Tulisan ini mencoba melakukan analisa terhadap transaksi PTFI dan pembelaan terhadapnya menggunakan kacamata hukum.

A.Ketentuan KK Terkait Perpanjangan Operasi Pasca 2021 Dan UU Minerba

Pada saat KK dengan PTFI pertama kali ditandatangani pada tanggal 7 April 1967, Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang lengkap di bidang hukum pertambangan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Pertambangan, akhirnya Bob Duke dari Freeport Amerika menyusun konsep KK yang digunakan oleh Indonesia dan PTFI serta menjadi model bagi KK pertambangan dengan pihak lain. KK dengan PTFI ini kemudian diperpanjang pada tanggal 30 Desember 1991.

Terkait divestasi PTFI, maka acuan yang digunakan pembela divestasi untuk mengatakan pemerintah wajib memperpanjang KK hingga 2041 adalah Pasal 31 ayat (2) KK yang ditandatangani pada 30 Desember 1991 yang berbunyi sebagai berikut:

Article 31
2. Subject to the provisions herein contained, this Agreement shall have an initial term of 30 years from the date of the signing of this Agreement; provided that the Company shall be entitled to apply for two successive ten year extensions of such term, subject to Government approval. The Government will not unreasonably withhold or delay such approval. Such application by the Company may be made at any time during the term of this Agreement, including any prior extension.”

Terjemahan Bahasa Indonesia:

Pasal 31
2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum, Persetujuan ini akan mempunyai jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Persetujuan ini; dengan ketentuan bahwa Perusahaan akan diberi hak untuk memohon dua kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun atas jangka waktu tersebut secara berturut-turut, dengan syarat disetujui Pemerintah. Pemerintah tidak akan menahan atau menunda Persetujuan tersebut secara tidak wajar. Permohonan tersebut dari Perusahaan dapat diajukan setiap saat selama jangka waktu Persetujuan ini, termasuk setiap perpanjangan sebelumnya.”

Apabila kita membaca isinya, maka cukup jelas bahwa klausula di atas memang memberikan hak kepada PTFI sebagai kontraktor untuk mengajukan permohonan perpanjangan sebanyak dua kali perpanjangan masing-masing 10 tahun, namun sama sekali tidak membatasi pemerintah Republik Indonesia untuk menolak, menunda atau menahan sepanjang terdapat alasan yang wajar.

Sehubungan dengan permasalahan ini, KK pertambangan sebenarnya sudah dihapus berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan diganti oleh izin usaha pertambangan (IUP). Sebagai ketentuan peralihan, maka Pasal 169 UU Minerba mengatur bahwa KK yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak atau perjanjian.

Menolak perpanjangan KK hingga 2041 karena KK pertambangan sudah dihapus dan diganti dengan IUP merupakan alasan yang sah dan wajar. Ini adalah alasan yang sangat kuat. Apalagi berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) KK, disebutkan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase menggunakan mekanisme aturan UNCITRAL dan bertempat di Jakarta (seats of arbitration).

Karena seats of arbitration atau tempat kedudukan arbitrase adalah di Indonesia, secara hukum berarti apabila pemerintah Indonesia tidak puas atas putusan atau awards yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase terkait sengketa KK PTFI, maka pemerintah dapat mengajukan pembatalan atas putusan arbitrase ke pengadilan di negara di mana putusan tersebut dijatuhkan (country of origin), atau dalam hal ini di pengadilan Indonesia, sesuai mekanisme dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS) dan UNCITRAL dan Konvensi New York 1958.

Selain pembatalan putusan arbitrase, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 66 UU APS mengatur bahwa eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri, dan boleh ditolak apabila melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Terkait dengan hal ini, ahli hukum terkemuka Indonesia, Yahya Harahap menyatakan bahwa melanggar ketertiban umum dapat ditafsirkan sebagai bertentangan dengan hukum positif Indonesia.

Di sini terlihat bahwa, apabila arbitrase nantinya membenarkan dalil PTFI agar pemerintah memperpanjang KK hingga 2041 pasca berakhir pada tahun 2021 padahal UU Minerba sudah menghapus aturan demikian, maka sama saja putusan arbitrase itu telah melanggar ketertiban umum.

Sejalan dengan masalah kontrak dan perubahan undang-undang, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 30 P/HUM/2011 telah menolak gugatan dari Indonesia Petroleum Association (IPA) yang menguji Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebab isi peraturan tersebut telah mengubah ketentuan biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan berbeda dari kontrak.

Ini baru satu aspek, karena pemerintah juga dapat mengajukan dalil bahwa PTFI telah melanggar KK dan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti pelanggaran atas Pasal 26 KK yang mewajibkan mereka menjaga lingkungan hidup di sekitar wilayah operasi. Ini bisa merujuk pada temuan BPK mengenai kerusakan lingkungan dan ekosistem akibat kegiatan PTFI yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.185trilyun.

Jadi, dalam hal apapun kedudukan Indonesia melawan PTFI ini sangat kuat. Bila pemerintah menolak memperpanjang kontrak karya PTFI sampai 2041 dengan alasan keberadaan kontrak karya sudah dihapus dari khazanah hukum Indonesia, dan kemudian PTFI membawa masalah itu ke arbitrase, maka dapat dikatakan Indonesia akan bertanding di kandang sendiri. Penyelesaian akhir dari putusan arbitrase bagi para pihak, baik pembatalan maupun proses eksekusi juga akan diselesaikan melalui pengadilan Indonesia.

Ini berbeda dari perkara antara Pertamina dengan Karaha Bodas yang seats of arbitration atau tempat kedudukan arbitrase dilaksanakan di Jenewa, Swiss. Sehingga ketika itu Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak pembatalan atas putusan arbitrase yang diajukan oleh Pertamina (lihat Putusan Mahkamah Agung No. 444 PK/Pdt/2007 tanggal 9 September 2008).

B.Aset PTFI Pasca Berakhirnya KK

Keuntungan lain yang dapat diperoleh bila pemerintah tidak memperpanjang KK adalah Indonesia dapat memperoleh semua aset PTFI tanpa perlu membayar kompensasi apapun dan juga tidak perlu ikut menanggung hutang atau kewajiban PTFI kepada pihak lain.

Hal ini karena Pasal 22 ayat (2) KK mengatur bahwa dalam hal berakhirnya kontrak, dalam 90 hari sejak berakhirnya KK, Indonesia boleh mengajukan penawaran guna membeli aset PTFI.

Bila Indonesia menolak menawar atau tidak mengajukan tawaran dalam tenggang waktu tersebut, maka PTFI boleh menjual aset-aset miliknya kepada pihak lain dalam dua belas bulan sejak berakhirnya periode penawaran Indonesia.

Seandainya setelah dua belas bulan tersebut masih terdapat aset yang tersisa, atau bahkan bila tidak ada yang terjual, maka pemerintah Indonesia boleh memiliki semua aset PTFI tanpa perlu membayar kompensasi apapun.

Article 22
2.Upon termination of this Agreement pursuant to this Article 22 or termination of this Agreement by reason of the expiration of the term of this Agreement, all Contract Properties, movable and immovable, of the Company within the Project Areas and Mining shall be offered for sale to the government at cost or market value, whichever is the lower, but in no event lower than the depreciated book value. The Government shall have an option, valid for thirty days from the date of such offer, to buy, within ninety days after acceptance by the Government of such offer, all such property at the agreed value payable in United States Dollars and through a bank to be agreed upon by both Parties. If the Government does not accept such offer within the said thirty-day period, the Company may sell, remove or otherwise dispose of any or all of such property during a period of twelve months after the expiration of such offer. The Government will use its best efforts to facilitate the disposition by the Company of any of such Contract Properties that the Company desires to dispose of. Any of such Contract Properties not so sold, removed or otherwise disposed of shall become the property of the Government without any compensation to the Company.”

Terjemahan Bahasa Indonesia:

Pasal 22
2.Sesudah pengakhiran Persetujuan berdasarkan Pasal 22 ini atau pengakhiran Persetujuan ini karena alasan berakhirnya jangka waktu Persetujuan ini, semua Kekayaan Kontrak Karya milik Perusahaan, yang bergerak atau tidak bergerak, yang terdapat di dalam Wilayah-wilayah Proyek dan Pertambangan harus ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah dengan harga atau nilai pasar, yang mana yang lebih rendah, tetapi tidak lebih rendah dari nilai buku.

Pemerintah akan mempunyai kesempatan, berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran tersebut, untuk membeli, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya penawaran tersebut oleh Pemerintah, semua kekayaan tersebut dengan harga yang disetujui dibayar dalam Dollar Amerika dan melalui suatu bank yang disetujui oleh kedua belah pihak. Apabila Pemerintah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, menolak penawaran itu, maka Perusahaan boleh menjual, memindahkan atau dengan cara lain menyingkirkan setiap atau semua harta kekayaan tersebut dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya penawaran tersebut.

Pemerintah akan menggunakan usahanya yang terbaik untuk membantu pemindahan oleh Perusahaan semua kekayaan Kontrak Karya tersebut apabila Perusahaan berkeinginan untuk menyingkirkannya. Semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan, akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan.

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) KK di atas memang tidak berlaku di industri migas. Di sana, semua aset kontraktor PSC menjadi milik pemerintah RI ketika masa kontrak sudah berakhir karena semua dana yang dikeluarkan kontraktor PSC untuk membeli aset sudah diganti pemerintah melalui mekanisme cost recovery. Bahkan dalam hal kontrak berakhir dan masih ada biaya tertanam (sunk cost) dari kontraktor yang belum diganti pemerintah, maka kontraktor baru wajib menanggung sunk cost tersebut.

Dari logika hukum ini, kita dapat menyatakan bahwa analogi tentang tanah sewaan dan bangunan di atasnya harus diganti pemilik tanah adalah salah. Asas pemisahan horizontal memang memungkinan pemilik bangunan dan tanah adalah dua orang berbeda. Namun dalam hal hak atas bangunan sudah habis (baik karena sewa, hak pakai, dan hak guna bangunan) maka pemilik lahan berhak meminta penyewa untuk atas biaya sendiri menghancurkan bangunan miliknya serta memulihkan tanah seperti sebelum disewa.

Dalam praktek, perjanjian sewa biasanya akan memasukan klausula bahwa bila pemilik bangunan tidak memulihkan tanah, pemilik lahan berhak melakukan sendiri dan biayanya akan ditanggung oleh pemilik bangunan.

C.Penutup

Dari segi apapun sudah cukup jelas bahwa divestasi saham PTFI yang dilakukan pemerintah RI ini adalah kesalahan besar. Bukan saja pemerintah telah membeli saham PTFI di harga premium yang berarti juga menanggung semua kewajiban PTFI, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk memperoleh aset PTFI secara gratis.

Hal ini karena pemerintah telah menerbitkan IUP untuk PTFI, yang berarti ketentuan dalam KK khususnya Pasal 22 ayat (2) seperti dikutip di atas sudah tidak berlaku. Jadi PTFI berhak menyimpan asetnya ketika IUP mereka berakhir jangka waktunya.

Untuk mencegah kerugian lebih lanjut, maka penulis berharap agar ada elemen masyarakat sipil di Indonesia yang mendaftarkan gugatan citizen lawsuit agar pengadilan membatalkan kesepakatan antara PTFI dan pemerintah itu.

Selain itu, mereka juga dapat mengajukan pembatalan atas IUP PTFI ke pengadilan tata usaha negara. Kita tentu ingat bahwa pengadilan Indonesia sebelumnya telah memenangkan gugatan masyarakat sipil yang menolak swastanisasi air dengan membatalkan perjanjianj konsesi air antara pemerintah dengan Aetra dan Palyja. [***]

Hendra Setiawan Boen
Pemerhati Kebijakan Publik dan Fungsionaris Partai Golkar

[rmol]

fokus berita : #Hendra Setiawan Boen


Kategori Berita Golkar Lainnya