24 Desember 2018

Berita Golkar - Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI sepakat mendorong Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) bisa hidup mandiri dan lepas dari bantuan pemerintah dalam kurun waktu 3-5 tahun. Hal tersebut disampaikan Anggota VIII DPR RI Endang Maria Astuti. Untuk itu, Komisi VIII mendukung segala upaya pemerintah guna mewujudkan hal tersebut.

“Kita dukung upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah harus punya target agar peserta PKH bisa mandiri dan bisa diisi warga miskin lainnya,” tegas Endang. Endang meminta pendamping PKH sebagai garda terdepan dari kementerian sosial agar lebih aktif mendampingi dan memberikan bimbingan kepada KPM-PKH untuk mempercepat graduasi mandiri yang telah dicanangkan pemerintah.

Baca juga: Banyak Bencana Melanda, Endang Maria Astuti Minta Anggaran BNPB Digenjot Naik

“Disini pendamping harus lebih aktif memberikan pengarahan dan mendukung upaya KPM untuk bisa keluar dari PKH,” tambah Endang. Komisi VIII, dikatakan Endang telah menyetujui kenaikan anggaran program PKH menjadi 34 Triliun di Tahun 2019. “Pendekatan program PKH adalah program yang menggunakan pendekatan komprehensif, dan sangat efektif mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya.

Sementara, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengaku telah menargetkan sebanyak 800 ribu graduasi mandiri secara nasional pada tahun 2018. Untuk itu, kemensos telah membuat berbagai modul pelajaran dan pelatihan yang diberikan kepada pendamping sebagai bekal dalam mememberikan bimbingan kepada KPM guna meningkatkan graduasi mandiri.

Baca juga: Endang Maria Astuti Prihatin Banyak Lansia Ditelantarkan Keluarganya

“Pendamping PKH juga harus memetakan KPM nya sebagai bahan pemberian penguatan materi kemandirian ekonomi. PKH sudah bukan era bansos belaka tetapi pemberdayaan ekonomi,” jelas Harry. Harry menambahkan bansos PKH dapat digunakan sebagai modal usaha dengan menyisihkan sebagian melalui tabungan. Oleh karena itu, KPM diharapkan sudah mulai mengubah pola pikir mengatur keuangan keluarga.

“Perubahan pola pikir ini penting demi kemajuan mereka. Pendamping terus kita dorong untuk memberikan pengertian kepada KPM bahwa tangan diatas lebih baik dari tangan dibawah artinya mereka jangan terus bergantung pada bantuan seumur hidupnya,” tegas Harry.

“Pemerintah diapresiasi banyak pihak karena penurunan angka kemiskinan secara Nasional sangat signifikan. Bahkan saat ini dibawah 10% yaitu sebesar 9,82%. Maka kepala daerah juga dapat menekan angka kemiskinan,” kata Harry. Harry Hikmat juga berharap bupati Karanganyar memberikan dukungan penuh upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah KPM graduasi mandiri di wilayahnya. [radardepok]

fokus berita : #Endang Maria Astuti


Kategori Berita Golkar Lainnya