24 Desember 2018

Berita Golkar - DPR meminta pemerintah terutama Kementerian BUMN melibatkan legislatif dalam pembentukan holding jasa keuangan bank BUMN. Mukhamad Misbakhun, Anggota Komisi Keuangan XI DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) mendorong pemerintah melibatkan DPR. “Holding BUMN ini harus secara hati-hati dirumuskan pemerintah karena sifatnya sangat strategis ke depan,” kata Misbakhun, Senin (24/12/2018).

Dengan adanya keterlibatan DPR maka aspek legal dan konstitusi serta poliknya bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Selain itu jika di kemudian hari ada masalah, mudah diselesaikan pemerintah. DPR menurut Misbakhun memandang pembentukan holding ini akan menghasilkan dampak luar biasa. Karena bank BUMN akan terkonsolidasi dengan baik.

Baca juga: Misbakhun Desak KPK Segera Bongkar Tuntas Pelaku Utama Kasus Century

Selain itu juga bisa memacu pemerintah mendorong sektor rill lebih baik dengan risiko yang bisa dikendalikan. Dengan holding, pemerintah takkan terlalu ribet mengurusi satu-satu anak usaha BUMN keuangan, karena dibutuhkan fokus dengan holding. Konsolidasi bank BUMN juga akan lebih baik terutama dari sisi permodalan.

Melchias Marcus Mekeng, Ketua Komisi Keuangan XI DPR berharap, Kementerian BUMN menjelaskan mekanisme pembentukan holding dan untung rugi adanya holding. “Karena terkait pembentukan holding yang ada saat ini, kami belum melihat manfaat yang nyata,” kaat Mekeng kepada kontan.co.id, Senin (24/12/2018). [kontan]

fokus berita : #Misbakhun


Kategori Berita Golkar Lainnya