28 Desember 2018

Berita Golkar - Zulfadhli yang pernah menjadi Ketua DPD I Partai Golkar Periode 2004-2009 sempat berniat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat pada 2007. Namun cita-cita mantan Ketua DPRD Provinsi Kalbar itu harus kandas. Lantaran Partai Golkar lebih memilih Usman Dja’far untuk dijagokan dalam percaturan politik.

Gagal jadi Calon Gubernur Kalbar, Zulfadhli lantas mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada 2009. Ia pun terpilih dengan perolehan 26.774 suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat. Zulfadhli satu di antara putra daerah yang memiliki kompetensi menjadi Kepala Daerah. Bahkan figur Bang Zul, sapaan karib Zulfadhli lebih mentereng ketimbang calon-calon Walikota Pontianak 2014-2019 lainnya.

Baca juga: Zulfadhli Tolak Kejari Pontianak Eksekusi Dirinya Ke Penjara, Ini Alasannya

Apesnya, niat Zulfadhli lagi-lagi kandas. Gara-gara politisi Golkar itu diduga terlibat kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Barat 2006-2009 senilai Rp22,14 Miliar. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, muncul pula bisik-bisik, dengan isu Zulfadhli telah ‘dijegal’. Agar tidak dapat mengikuti Pemilihan Wali Kota Pontianak.

Pengamat Politik dari Universitas Tanjungpura (Untan), Drs Syarif Usmulyadi MSi berpandangan, isu Zulfadhli dijegal dengan dijadikan pesakitan kurang logis. Meski begitu, ia menilai sah-sah saja jika Zulfadhli kepengin jadi Walikota. “Itu hak Zulfadhli untuk mencalonkan atau dicalonkan. Bukan hanya hak dia pribadi, tetapi hak semua warga negara,” kata Usmulyadi baru-baru ini.

Baca juga: Gantikan Zulfadhli, Maman Abdurrahman Siap Gaspol Demi Masyarakat Kalbar

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ini berpendapat, jika ada anggapan Zulfadhli dijegal, pemikiran tersebut tidak realistis. “Orang yang sudah terkait dengan masalah hukum, secara pribadi dia pun ragu untuk mencalonkan diri. Karena setidak-tidaknya, nama baik dia akan tercoreng dan tercemar,” ulas Usmulyadi.

Ia menambahkan, kalau pun Zulfadhli maksa mencalonkan diri sebagai Walikota, tentu bakal menjadi bom waktu baginya. “Pesaing-pesaing dia (Zulfadhli-red) akan menjelek-jelekkan. Kasus dia akan dijadikan bahan untuk menjatuhkan dia di dalam persaingan Pilkada,” lugas Usmulyadi.

Baca juga: Zulfadhli Tak Setuju Anggaran Sosial Dikurangi Karena Pilkada Serentak 2018

Tidak sampai di situ, Zulfadhli juga disebut-sebut telah dijadikan korban internal Partai Golkar Kalbar. Sehingga ia harus segera meninggalkan kursi DPR RI. Usmulyadi memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, saat permasalahan Zulfadhli muncul, sudah disidangkan bahkan dijadikan tersangka. Logikanya, Zulfadhli tidak layak lagi menjabat sebagai Legislator Senayan.

“Orang yang sudah menjadi tersangka, tidak etis kalau dia menjabat sebagai Anggota DPR. Dia harus melepaskan itu. Artinya, dia tahu diri,” kritiknya. Usmulyadi mengatakan, banyak Anggota DPR terjerat hukum. Seperti Sutan Bhatoegana atau Idrus Marham. “Itu orang tahu malu. Dia sudah jadi tersangka, walaupun belum ada putusan. Tapi sudah mengundurkan diri,” tutup Usmulyadi. [netizen]

fokus berita : #Zulfadhli


Kategori Berita Golkar Lainnya