28 Desember 2018

Berita Golkar - Pemkab Lombok Tengah, akan bersurat ke Presiden RI Joko Widodo. Itu kalau, tegas Bupati HM Suhaili FT pemerintah provinsi tidak berani bersikap, menutup tambang emas di Desa Prabu, Kecamatan Pujut. “Karena, kewenangan ditutup atau tidaknya, ada di tangan provinsi. Bukan, Pemkab,” tegasnya lagi, kemarin (28/12/2018). “Jadi, kita dalam posisi menunggu,” lanjut Suhaili.

Orang nomor satu di Gumi Tatas Tuhu Trasna tersebut mengatakan, jika mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) NTB. Kemudian, Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang, RTRW Loteng, maka tambang emas yang dimaksud melanggar.

Baca juga: Suhaili FT Bakal Tindak Tegas Para Penambang Emas Ilegal di Pujut

Karena, tekannya tidak ada satu pasal dan ayat pun, yang menjelaskan memperbolehkan penambangan emas di Pulau Lombok. Kecuali, Pulau Sumbawa. Begitu pula, dalam ketentuan Undang-undang yang berlaku. “Sehingga, siapa pun yang melanggar aturan, maka kita tindak tegas. Mau dia warga lokal, apalagi warga asing,” sindir Ketua DPD II Partai Golkar NTB tersebut.

Sebagai pemilik wilayah dan kawasan, diakui Suhaili Pemkab sejak awal sudah bersikap. Dimulai dari pembentukan tim penanganan tambang emas, pendataan penambangan emas hingga analisa solusi. Begitu selesai, maka Pemkab akan mengeluarkan rekomendasi kepada provinsi. Bentuknya, ungkap Suhaili meminta, mendorong dan menyarankan aktivitas yang satu itu ditutup.

Baca juga: Suhaili FT Tagih Komitmen Pusat Bangun DAM Mujur di Praya Timur, Lombok Tengah

Hanya saja, sebelum kebijakan itu diterapkan,Pemkab dan provinsi akan duduk bersama, mencari jalan keluar terbaik, mencarikan pekerjaan baru bagi penambang atau pengolah emas. Intinya, tekannya pemerintah memastikan tidak akan merugikan, apalagi menyengsarakan masyarakat. “Kami percaya, provinsi memiliki sikap yang sama seperti kita,” tambah Sekda Loteng HM Nursiah. [lombokpost]

fokus berita : #Suhaili FT


Kategori Berita Golkar Lainnya