02 Januari 2019

Berita Golkar - Sekretariat DPRD Klungkung akhirnya memproses pemberhentian sementara anggota DPRD Klungkung dari Fraksi Partai Golkar (FPG), I Gede Gita Gunawan. Langkah itu dilakukan setela Gita diketahui telah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (2/1/2019) kemarin.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Klungkung, Wayan Sudiarta, mengungkapkan, setelah dirinya mengetahui jika Gita telah menjalani persidangan, pihaknya langsung bersurat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung untuk memastikan status Gita.

Baca juga: Gita Gunawan Tersangka, Made Ariandi Tetap Optimis 2 Kursi DPRD Dari Nusa Penida

Jika surat tersebut mendapat jawaban dari Kejari Klungkung yang menyatakan bahwa status Gita sebagai terdakwa, barulah pihaknya bisa memproses pemberhentian sementara Gita sebagai anggota DPRD Klungkung ke Gubernur Bali. “Kalau sudah ada kejelasan status Gita sebagai terdakwa baru kami bisa proses untuk pemberhentian sementara di ke Gubernuran.

Dan, jika SK Gubernur Bali berkaitan pemberhentian sementara turun, baru lah hak-hak Gita sebagai anggota dewan akan dipangkas,” ujarnya. Semasih SK Gubernur Bali berkaitan dengan pemberhentian sementara belum turun, Gita Gunawan masih dianggap anggota DPRD Klungkung aktif dan masih menerima hak-haknya sebagai anggota DPRD Klungkung secara penuh.

Baca juga: Tiga Kader Ini Berpeluang Besar Pimpin Golkar Bali Bila Musdalub Digelar

Termasuk juga tunjangan yang menjadi satu-kesatuan di dalam gaji, juga masih diterimanya. “Tunjangan keluarga, jabatan, beras, perumahan, transportasi dan lainnya, masih tetap diberikan,” ujarnya. Setelah ditetapkan sebagai terdakwa dan SK Gubernur Bali berkaitan pemberhentian sementara turun, baru lah hak-hak Gita sebagai anggota dewan akan dipangkas.

Jika biasanya Gita menerima lebih dari Rp 43 juta per bulan, maka Gita akan menerima gaji sekitar Rp 2 juta saja setelah ditetapkan sebagai terdakwa dan SK Gubernur Bali itu turun. “Karena setelah pemberhentian sementara itu, Gita hanya menerima uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras saja. Itu berdasar Peraturan DPRD Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib dan Kode Etik,” [radarbali]

fokus berita : #Gita Gunawan


Kategori Berita Golkar Lainnya