09 Januari 2019

Berita Golkar - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berpacu dengan waktu untuk segera memperbaiki 130 halte pada tahun ini. Target tersebut mendapat respons positif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. “Halte adalah salah satu sarana umum yang wajib tersedia di kota seperti Jakarta ini. Jika kondisinya rusak, harus segera diperbaiki,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali, Selasa (8/1/2019).

Ashraf mengatakan, ia akan menginstruksikan anggota Fraksi Golkar di Komisi B yang membidangi transportasi, untuk mengawal perbaikan halte rusak di ibu kota. Apakah dinas terkait melakukannya dengan sungguh-sungguh, atau malah tidak dilakukan perbaikan sama sekali. “Jika ada penyimpangan atau keterlambatan perbaikan, kami akan panggil instansi terkait,” katanya.

Baca juga: Antusiasme Golkar DKI Jakarta Sambut Peresmian MRT

Diungkapkan Ashraf, banyak laporan yang masuk, bahwa ada halte yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan masyarakat. Karena ketika hujan terjadi kebocoran dan masyarakat yang berteduh akan kehujanan. Sebaliknya, ketika panas, warga akan terpapar terik matahari.

Selain itu, khusus untuk halte Transjakarta dikeluhkan para penumpang, khususnya di koridor I (Blok M-Kota) karena fasilitas WiFi nirkabel yang dulu terpasang, kini tak bisa diakses lagi. Itu ada di sejumlah halte bus Transjakarta koridor I. Bahkan, dari 19 halte di koridor I yang dilengkapi fasilitas WiFi, 10 di antaranya kini tak bisa diakses. Padahal, fasilitas ini menjadi salah satu daya tarik sehingga bus Transjakarta semakin diminati.“Semoga ini menjadi perhatian dari pemangku kepentingan,” katanya.

Baca juga: Fraksi Golkar DPRD Senang Nama Erwin Aksa Masuk Bursa Cawagub DKI Jakarta

Terpisah, pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, halte menjadi syarat wajib jika sebuah kota ingin memajukan transportasi masal. Karena warga harus diberikan kenyamanan saat menunggu kendaraan. Ideanya, jumlah halte disesuaikan dengan rute angkutan umum yang terdapat di ibu kota.’’Contohnya Transjakarta, harus tersedia halte di setiap pemberhentian, khususnya yang berdekatan dengan lokasi warga berkumpul,” ucapnya.

Menurut Nirwono, kota di Singapura, Melbourne, Sydney, Tokyo, London, Paris, hingga New York yang tengah membangun kota ramah pejalan kaki dan pesepeda, membudayakan naik angkutan masal, membatasi pergerakan kendaraan pribadi mobil dan melarang sepeda motor ke pusat kota, dapat menjadi contoh bagi Jakarta.

Baca juga: Fraksi Golkar DPRD Lebih Condong Ke Suhaimi Untuk Jadi Cawagub DKI Jakarta

Pemerintah harus melakukan peremajaan kawasan padat dan pusat kota, penataan ulang permukiman, atau pembangunan kawasan/kota baru. Pusat kota dikembangkan di titik-titik strategis kota menjadi kawasan terpadu, seperti titik persilangan antarmoda transportasi masal seperti kereta api, KRL, MRT, kereta ringan (LRT), bus trans, dan angkutan kota, serta dekat pasar, pusat belanja, pendidikan, dan perkantoran.

Beberapa lokasi potensial di Jakarta sebagai pembangkit kawasan terpadu meliputi kawasan Lebak Bulus, Blok M, Dukuh Atas, Manggarai, Harmoni, Senen, Jatinegara, Tanah Abang, Kota Tua, dan Grogol. Selain itu, kawasan strategis pusat kota atau kawasan perkotaan di Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota/Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota/ Kabupaten Bekasi.

Sejumlah halte di ibu kota rusak. Mulai vandalism seperti corat-coret, ada yang atapnya bolong, ornamen Betawi rusak, papan plang nama rusak dan miring, sampai hingga dijadikan sebagai tempat berdagang. Di antaranya halte di Jalan Cengkareng, sederetan dengan Mal Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat dan Halte Jenderal Urip, Jatinegara, Jakarta Timur, dijadikan tempat berdagang.

Padahal ada petugas Satpol PP Jakarta Timur. Namun pedagang di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, tampak asik berdagang di halte setempat. Sedangkan pengguna halte yang sedang menunggu angkutan umum harus rela berbagi dengan pedagang yang menjajakan dagangannya. "Ya mau bagaimana lagi, mana hujan lagi ini nunggu mikrolet," tandas Sri, 40, warga Jakarta, Selasa (8/1/2019) di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur.

Di tempat lainnya, halte depan BRI, seberang GOR Otista, tidak ada atapnya. Halte di depan Pasar Pramuka juga mengalami kemiringan pada plang nama yang dihiasi ornamen Betawi. Halte di kawasan traffic light Pondok Gede, Jakarta Timur, juga membutuhkan perbaikan.

Halte di kawasan Minangkabau, juga sudah terlihat usang. Kemudian halte di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, rusak karena aksi tawuran pada Minggu (6/1/2019) malam. Bahkan halte busway Pasar Rumput kerap kali menjadi sasaran timpukan batu tawuran. Kerugian berulang. Halte di kawasan Manggarai juga mengalami kerusakan dan tampak usang.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari 1.289 halte yang ada di Jakarta, 130 di antaranya mengalami kerusakan. Dinas Bina Marga DKI Jakarta berencana melakukan perbaikan pada 2019 ini. Anggaran yang disediakan mencapai Rp 4 miliar. “Perbaikan 130 halte terdiri atas 100 halte pengembalian kondisi (pemeliharaan ringan). Dan 30 halte akan kami revitalisasi,” ujar Kepala Seksi Perencanaan Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hans Mahendra, Senin (7/1/2019).

Hans mengatakan, lokasi halte yang dilakukan pemeliharaan ringan menyebar di seluruh wilayah kota DKI Jakarta. “Sedangkan yang akan kami revitalisasi, yakni halte di Jalan Rasuna Said, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan S Parman dan Jalan Gatot Subroto,” katanya. [indopos]

fokus berita : #Ashraf Ali


Kategori Berita Golkar Lainnya