10 Januari 2019

Berita Golkar - Pengguna anggaran harus mengelola keuangan dengan baik, taat peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab. Demikian disampaikan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah saat menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) dan penyerahan Surat Penyediaan Dana (SPD) triwulan I tahun anggaran 2019 di Aula Tb Suandi Pemkab Serang, Kamis (10/1/2019).

Tatu menjelaskan pada tahun 2019 ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang mencapai Rp 3,2 triliun. Komposisinya belanja langsung Rp 1,52 triliun atau 47,22 persen dan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 1,69 triliun atau sebesar 52,78 persen.

Baca juga: Inilah Profil Singkat Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah

"Penyerahan DPA agar OPD melaksanakan program sekaligus menandai dimulainya APBD tahun anggaran 2019. Selain itu, sebagai upaya percepatan realisasi pelaksanaan program kerja yang akan dilaksanakan," katanya. Tatu, mewanti-wanti pengguna anggaran harus mengelola keuangan dengan baik, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Tatu juga meminta, seluruh Kepala OPD melaksanakan rencana kerja yang digunakan sebagai acuan kebijakan untuk realisasikan program. Kegiatan juga harus menargetkan agar kinerjanya dapat terlaksana sesuai sasaran. "Perhatikan rencana dan prioritas program yang telah ditetapkan dengan mengedepankan asas manfaat dan berorientasi untuk kesejahteraan Masyarakat,” tuturnya.

Baca juga: Ratu Tatu Chasanah Rotasi Ratusan Pejabat Pemkab Serang, Ini Alasannya

OPD kata Tatu, harus memperhatikan ketepatan waktu agar seluruh kegiatan terlakasana sejak awal tahun anggaran. Jangan tunda realisasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik realisasi secara fisik maupun realisasi keuangannya,” tegas Tatu.

Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang, Fairu Zabadi mengatakan, penggunaan anggaran harus sesuai dengan perencanaan masing-masing OPD dan sebagai upaya untuk mempercepat proses kegiatan pada tahun 2019.

Baca juga: Pasca Tsunami, Ketua Fraksi Golkar Banten Minta Perempuan dan Anak Jadi Prioritas

Setelah penyerahan DPA ini paling lambat 1 bulan harus segera ditndak lanjuti dengan perjanjian kinerja masing-masing OPD,” ujarnya. Dalam penyerahan DPA itu, turut hadir Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Entus Mahmud, dan beberapa Kepala OPD Kabupaten Serang. [rmolbanten]

fokus berita : #Ratu Tatu Chasanah


Kategori Berita Golkar Lainnya