09 Januari 2019

Berita Golkar - Sumatera Barat (Sumbar) disebut-sebut sebagai 'zona merah' oleh tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf menuju kursi pilpres April mendatang. Kondisi ini berkaca pada capaian Pilpres 2014 yang sangat kecil. Jokowi-JK saat itu kalah telak dari pasangan Prabowo-Hatta yang unggul hampir 80 persen.

Banyak pihak beranggapan, pada pemilu legislatif yang sekaligus pilpres, suara partai politik (parpol) pengusung dan pendukung nomor urut 01 bakal terjun bebas di 2019, khususnya  wilayah pemilihan Ranah Minang.

Baca juga: Darul Siska Serahkan 5000 Bibit Sereh Wangi Untuk Para Petani Kanagarian Labuh

Pengamat politik Sumbar Najmudin Rasul menilai, secara umum, parpol yang berpotensi meraup suara besar di Sumbar adalah Gerindra, PKS, dan parpol pengusung Prabowo-Sandi. Sebab, kedekatan emosional masyarakat Sumbar masih sangat kentara terhadap paslon nomor urut 02.

Namun, terang doktor jebolan Universitas Kebangsaan Malaysia itu, Partai Golkar tidak bisa dipandang sebelah mata, meski Golkar jelas-jelas mengusung dan mendukung Jokowi-Ma'ruf. "Parpol yang berpotensi meraup suara banyak di Sumbar yaitu Gerindra, PKS, dan Golkar," terang Najmudin Rasul saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (9/1/2019).

Baca juga: John Kenedy Azis Minta Kaum Muda Pariaman Hindari Narkoba dan Perilaku Menyimpang

Jika ditarik ke belakang, Sumbar adalah salah satu daerah basis pemilih Golkar. Buktinya, pada Pemilu 2014 Golkar berhasil keluar menjadi partai pemenang dan menduduki kursi ketua DPRD Sumbar periode 2014-2016. Bahkan, banyak daerah di Sumbar yang memiliki ketua DPRD dari partai berlambang pohon beringin itu.

"Golkar di Sumbar punya pemilih tradisional. Seperti di Tanah Datar, Agam, Sijunjung, dan sebagainya," kata Najmudin. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa potensi suara Golkar akan tergerus Gerindra, PKS, dan beberapa parpol lainnya. Namun, yang paling merugi dalam Pemilu 2019 di Sumbar adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Airlangga Hartarto Optimis Golkar Sumbar Raih 4 Kursi DPR dan 14 Kursi DPRD

Menurut Najmudin, perilaku politik ketua umum PPP dan kebijakan menteri agama yang terlalu pro Jokowi membawa kerugian bagi pemilih, khususnya Sumbar. "PPP mungkin mengalami penurunan drastis. Sebab, kebijakan parpolnya full dukung Jokowi tanpa menghiraukan suara wilayah dan cabang," tutup Najmudin yang baru saja meluncurkan bukunya berjudul Tren Perubahan Partisipasi Politik Generasi Milenial di Era Transisi ke Demokrasi itu. [jawapos]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya