11 Januari 2019

Berita Golkar - Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Polri mengawasi distribusi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat agar tepat sasaran. Kerja sama ini dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, (11/1/2019). Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, MoU antara Polri dan Kemensos sudah dibicarakan cukup lama.

Dari nota kesepahaman ini disepakati untuk mengawal program pemerintah khususnya terkait bansos agar tepat sasaran. "Kalau dalam internal Kemensos itu apa yang kita sebut dengan 6T, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi," kata Agus. Ia menyebut anggaran Kemensos berkaitan bansos tiap tahun mengalami peningkatan. Untuk itu, perlu kerja sama berbagai instansi mengawasi dana tersebut.

Baca juga: Apresiasi Tinggi Agus Gumiwang Kepada Para Relawan Bencana Tsunami Selat Sunda

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku siap mengawal distribusi dana bansos bagi masyarakat. Anggaran yang besar menjadi perhatian Tito agar tepat sasaran ke masyarakat. "Tahun lalu lebih kurang Rp39 triliun. Tahun ini naik menjadi Rp54,3 triliun. Angkanya cukup besar," ucap Tito. Dengan adanya nota kesepahaman ini, Tito berharap anggaran bansos yang digelontorkan pemerintah tepat sasaran dan tidak mengalami kebocoran.

Nota kesepahaman itu berisi pengamanan proses distribusi bansos serta penegakan hukum saat terjadi pelanggaran dalam proses distribusi. Bansos ini ditujukan pada masyarakat kurang mampu, kaum disabilitas, dan korban bencana alam. "Kemudian ada program-program seperti bantuan tunai untuk keluarga harapan, ada beras sejahtera yang dulunya disebut beras miskin, sekarang beras sejahtera. Banyak sekali programnya," kata Tito.

Baca juga: Agus Gumiwang Tegaskan Semua Daerah Terdampak Tsunami Sudah Bisa Diakses

Untuk mengawal bansos, mantan kapolda Metro Jaya ini akan membentuk satuan tugas (satgas) bersama jajaran Kemensos. Dia mengaku sedang menyusun satgas yang disebutnya bernama Satgas Dukungan Pengamanan Bansos. "Kasatgasnya sudah saya tunjuk Pak Irjen Muktiono, nanti saya minta beliau paralel partner dengan Pak Irjen Kemensos yang ditunjuk  Bapak Mensos," ucap Tito.

Selain di tingkat pusat, nantinya akan dibentuk satgas di tingkat polda. Dari tingkat polda nantinya akan melaporkan setiap pendistribusian bansos ke pusat. Kapolri tak ingin pengelolaan dan penyaluran bansos ke masyarakat bermasalah, apalagi sampai tidak tepat sasaran. Karena dampaknya, selain menjadi masalah hukum juga terkait keamanan.

Baca juga: Agus Gumiwang Siapkan 3000 Nasi Bungkus Per Hari Bagi Korban Tsunami Selat Sunda

"Kalau ada orang didaftar tertulis menerima, tapi kemudian tidak menerima, dia marah, ngamuk-ngamuk. Itu jadi persoalan keamanan yang menjadi tugas pokok kepolisian. Oleh karena itu, saya melihat MoU ini sangat bagus," ujarnya. [viva]

fokus berita : #Agus Gumiwang


Kategori Berita Golkar Lainnya