15 Januari 2019

Berita Golkar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan kemudahan pelaporan Laporan Harta Kekayaannya Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui sistem online di situs elhkpn.kpk.go.id. Namun, kemudahan ini belum dimanfaatkan oleh para penyelenggara negara. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebut hanya 21,42 persen dari 536 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) wajib lapor, yang melaporkan LHKPN.

Padahal, saat pelaporan LHKPN dilakukan secara manual, tingkat kepatuhan di DPR cukup tinggi. "Kami juga buka klinik LHKPN khusus di DPR. Ternyata penyampaian elektroniknya hanya 21 persen," ungkapnya dikantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/1). Dia juga memaparkan kepatuhan LHKPN 2018 berdasarkan fraksi di DPR. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi salah satu partai yang paling banyak melaporkan LHKPN.

Baca juga: Kuasa Hukum Bantah Melchias Mekeng Terlibat Kasus Korupsi PLTU Riau-1

"Jumlah wajib lapor LHKPN F-PPP sebanyak 37 orang. Dari jumlah itu, hanya 32,43 persen menyampaikan laporan harta kekayaannya," paparnya. Disusul Fraksi Partai Demokrat dengan jumlah wajib lapor LHKPN sebanyak 59 orang. Dari jumlah itu, hanya 30,51 persen menyampaikan laporan harta kekayaannya.

"Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah wajib lapor LHKPN F-PKS 38 orang. Dari jumlah itu, hanya 26,32 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya," sambung Pahala.vDari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), jumlah wajib lapor LHKPN sebanyak 109 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 24,77 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Baca juga: Bambang Soesatyo Berharap Restrukturisasi Merpati Airlines Segera Diselesaikan

Sedangkan, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dengan jumlah wajib lapor LHKPN sebanyak 92 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 22,83 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya. "Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), jumlah wajib lapor LHKPN F-Gerindra sebanyak 72 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 20,83 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya," tutur dia.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki jumlah wajib lapor LHKPN sebanyak 40 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 15 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya. "Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), jumlah wajib lapor LHKPN F-Nasdem sebanyak 33 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 9,09 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya," sebut dia. [jawapos]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya