18 Januari 2019

Berita Golkar - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah dapat membantu menghapuskan tagihan kredit perbankan bagi para debitur yang terdampak bencana gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, pemeritah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah meringankan beban pajak bagi para korban.

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 45 tahun 2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu yang Terkena Bencana Alam bisa menjadi dasar hukum kelonggaran penagihan hingga penghapusan kredit. Tinggal bagaimana pemerintah melakukan hitung-hitungannya,” kata Bamsoet saat menerima Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Palu, Donggala, dan Sigi, Kamis (17/1/2019).

Baca juga: Bambang Soesatyo Ajak Pemuda Muhammadiyah Jaga Suasana Damai Jelang Pemilu 2019

Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Palu, Donggala dan Sigi mencatat saat ini sudah terdaftar 10.000 debitur yang terkena dampak bencana alam gempa dan tsunami. Jumlahnya akan bertambah seiring dengan penyempurnaan pencatatan yang masih dalam proses. Bamsoet mengaku senang jika pemerintah bisa menindaklanjuti keringanan penagihan hingga penghapusan kredit itu.

Selain meringankan beban korban bencana alam, kebijakan ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi di Palu, Donggala dan Sigi. “Akan sangat membantu jika saudara-saudara kita yang terkena musibah tidak harus ditambah beban memikirkan membayar kredit. Negara harus hadir dengan berbagai instrumen kebijakan. Selain menyediakan bantuan sosial dan pemulihan infrastruktur, juga perlu mengurangi beban ekonomi mereka," terang Bamsoet.

Baca juga: Bambang Soesatyo Sukses Kembalikan Citra Positif dan Tingkatkan Kinerja DPR

Legislator Partai Golkar ini tidak menutup mata banyak sekali para debitur yang usahanya harus gulung tikar lantaran terkena bencana. Jangankan untuk memulai usaha atau membayar kredit, tidak jarang untuk makan sehari-hari saja masih mengandalkan bantuan yang datang.

“Kalau usahanya gulung tikar, bagaimana mereka bisa membayar kredit? Ini yang perlu dicari jalan keluarnya. Karena itu, selain memberikan umpan, pemerintah juga perlu memberikan kailnya. Seperti memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat, maupun kelonggaran kepada mereka untuk memulai usaha kembali," urai Bamsoet.

Baca juga: Bambang Soesatyo Optimis Polri Bisa Ungkap Kasus Novel Baswedan

Legislator dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini meminta jika memang kebijakan penghapusan kredit tersebut bisa dilaksanakan, implementasinya harus dilakukan secara cermat. Jangan sampai ada pihak-pihak tidak bertanggungjawab memanfaatkannya dengan tidak tepat guna dan salah sasaran.

“DPR RI akan membahas kembali rencana penghapusan kredit tersebut kepada Kementerian Keuangan maupun instansi terkait lainnya, seperti OJK ataupun Bank Indonesia. Jika memang baik untuk dilaksanakan, kita akan dorong eksekusi secepatnya. Jangan sampai kebijakan ini menggantung, sehingga membingungkan saudara-sudara kita yang menjadi korban bencana alam," pungkas Bamsoet. [kontributor Jakarta]

fokus berita : #Bambang Soesatyo


Kategori Berita Golkar Lainnya