18 Januari 2019

Berita Golkar - Rekruitmen Relasi (Relawan Demokrasi) yang dilakukan KPUD di soal oleh Aktivis kepemudaan Denhas Mubarok. Pasalnya dalam perekrutan Relawan Demokrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta terkesan tidak tranparan.

Direktur eksekutif Purwakarta Institute mengatakan,” Seperti yang diamanatkan dalam UU No 7 Tahun 2017, bahwa pemilu diselenggarakan dengan penuh partisipasi. Akan tetapi giliran banyak yang berpartisipasi KPUD terkesan menutup diri. Saya menduga KPU tidak mensosialisasikan dengan masif dalam perekrutan relawan tersebut,” ucap Denhas.

Baca juga: Dedi Mulyadi Nilai Nurhadi-Aldo Redakan Ketegangan Politik di Media Sosial

”Pertama tidak adanya media yang concern khususnya online/ cetak, atau baliho berukuran besar, atau surat-surat resmi kepada institusi yang setrategis. Tidak ada satupun media baik cetak maupun online yang mensosialisasikan perekrutan Relawan Demokrasi, bahkan Baliho dan surat resmi kepada intansi pun tidak ada,” jelasnya

Denhas menyesalkan hal ini karena hanya sebatas perorangan dari anggota KPUD yang mensosialisasikan. ”Saya pikir ada indikasi tidak terbukanya KPU terhadap publik, padahal dalam pedoman pelaksanaan dibentuknya Relasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih” tuturnya. Denhas menambahkan, Gerakan sosial ini sangat kita apresiasi pada awalnya, sebab ini serentak secara nasional

Baca juga: Dedi Mulyadi Pastikan Tak Ada Warga Miskin Jawa Barat Tak Makan Selama 2 Hari

Tapi setelah proses rekrutmen ini bertahap, ada beberapa kejanggalan, diantaranya jarak waktu yang sangat singkat, dan tim kerja KPUD yang kurang profesional. Seperti halnya pendaftaran langsung berdasar pengumuman terbuka kepada publik, tetapi tahapan selanjutnya tidak ada pemberitahuan lagi dari KPUD. Seharusnya dapat dihubungi/ ditelpon secara langsung oleh pihak KPUD kepada calon relawan.

” Kalau kita kembalikan ke PKPU no 10 Th 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat sangat bertentangan dengan tujuan dibentuknya relasi di purwakarta, secara masyarakat sudah bersukarela dalam agenda pemilu yang demokratis, terenyata ada sebagian oknum KPUD memanfaatkan kewenangannya dan itu mencederai disebutlah demokrasi berekses.” Pungkas Denhas. [baratanews]

fokus berita : #Denhas Mubarok


Kategori Berita Golkar Lainnya