28 Januari 2019

Berita Golkar - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Dewi Asmara, menyampaikan tanggapannya terkait isu pungli di wilayah pabrik. Isu tersebut mencuat, masih ada warga yang mengeluhkan pungli pada proses rekrutmen pekerja pabrik. Dewi menilai, perlu ada manajemen yang baik dalam rekrutmen pegawai di pabrik. Semua elemen masyarakat dan stake holder terkait harus berperan aktif.

"Meskipun itu swasta, harusnya pola rekrutmen dilakukan secara sehat, terukur, dan transparan," kata Dewi, Minggu (27/1/2018). Sistem perekrutan pegawai yang baik dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan yakni mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas juga tepat pada posisi yang dibutuhkan. Agar lebih bijaksana, kata Dewi, sistem perekrutan juga harus memperhatikan kearifan lokal.

Baca juga: Menangkan Golkar di Sukabumi, Dewi Asmara Harap AMPG Raup Suara Kaum Milenial

"Tentunya, karena perusahaan ataupun pabrik itu berlokasi didaerah tertentu maka para warga yang ada di sekitar kecamatan kabupaten setempat adalah harus diutamakan," ujarnya. Di sisi lain, Dewi juga menyoroti masih adanya keluhan warga terkait praktik percaloan. Hal ini menyebabkan masyarakat harus menghadapi persaingan kerja yang tidak sehat.

Beberapa masalah dalam pola perekrutan pekerja pabrik, kata Dewi, sepantasnya harus jadi perhatian dinas terkait. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat harus memberdayakan pengawas-pengawas tenaga kerja lebih optimal. "Memang pengawas-pengawas tenaga kerja yang ada di dinas masih kurang, satu pengawas harus mengawasi katakanlah 10 atau 20 pabrik. Itu masih kurang, tetapi itu bukan alasan," tandasnya.

Baca juga: Dewi Asmara Gerak Cepat Tangani Korban Tanah Longsor Di Cisolok

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, harus ada kerjasama semua pihak. Mulai masyarakat hingga wakil rakyat yang ada di daerah. Masyarakat juga harus cepat tanggap jika menemukan praktik pungli di lingkungan pabrik. "Paling tidak memberikan laporan, seperti menulis surat yang dikirim kepada Disnaker ataupun juga membuat surat kepada dinas terkait atau kepada kepala daerah setempat. Paling tidak sebagai bahan laporan." kata Dewi.

"Praktik semacam ini takkan ada kalau masyarakat tegas, tidak mau lewat perantara. Mereka hidup karena masyarakat juga yang membuat hal-hal seperti itu ada," bebernya. Dewi berharap wakil rakyat yang ada di tingkat daerah peka memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam hal ketenagakerjaan. "Melakukan fungsi pengawasannya di daerah, sehingga ini jangan sampai menjadi keresahan para pencari kerja," pungkasnya. [sukabumiupdate]

fokus berita : #Dewi Asmara


Kategori Berita Golkar Lainnya