29 Januari 2019

Berita Golkar - Saat ini, DPRD Kota Surabaya tengah mematangkan Perda untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses itu mendapatkan apresiasi dan dukungan yang luar biasa dari Fraksi Partai Golkar (FPG). Ketua FPG Pertiwi Ayu Khrisna mengungkapkan jika Raperda yang menjadi inisiatif DPRD itu memiliki tujuan yang baik.

Supaya masyarakat miskin dapat bantuan semaksimal mungkin dari Pemkot. Tapi pemkot saat ini bantuan hukum ada batasan dananya. Karena di daerah lain pun bantuannya antara 5,8 juta,” ujarnya, Selasa (29/1/2019). Terkait kemampuan Pemkot yang masih terbatas, Ayu optimis hal ini akan terus berkembang ke depannya. “Dalam satu tahun, hanya 50 juta. Mungkin nanti akan bertambah,” ujarnya.

Baca juga: Survei Proximity, Adies Kadir Masuk 10 Besar Calon Walikota Surabaya Yang Mumpuni

Lebih lanjut, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya itu menjelaskan jika skema penerima bantuan akan diseleksi ketat. “Katgori miskin kalau memang untuk daftar lebih nggak punya dana, sedangkan dia harus bertanggung jawab. Dan juga harus Surabaya,” bebet Ayu. “Saat ini Raperda tinggal diajukan di Provinsi. Setelah Provinsi selesai maka Bamus dan Paripurna. Target dua minggu selesai,” pungkas Ayu. [beritajatim]

fokus berita : #Pertiwi Ayu Krishna


Kategori Berita Golkar Lainnya