31 Januari 2019

Berita Golkar - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis daftar Caleg mantan koruptor. Pihaknya berencana untuk sosialisasi terkait daftar tersebut ke wilayah kabupaten dan provinsi. "Sampai saat ini kita tetap akan mengumumkan hasil verifikasi kita ini via website tentu saja," kata komisioner KPU Ilham Saputra, Rabu (30/1/2019). "Lalu nanti tentu saja akan sosialisasikan kepada teman-teman di Kabupaten/kota dan provinsi."

KPU menilai masyarakat perlu tahu status Caleg yang akan dipilihnya. Oleh sebab itu, KPU mempertimbangkan untuk menempel daftar Caleg mantan koruptor di TPS. Jadi, masyarakat bisa tahu sebelum menentukan pilihan. "Nanti kita pertimbangkan ya. Kita pertimbangkan apakah masuk ke dalam PKPU kita, karena ini perlu dilegalkan," lanjut Ilham. "Karena apapun yang kami kerjakan harus ada dasar hukumnya," tuturnya.

Baca juga: Christina Aryani Nilai Memilih Karena Amplop Itu Menyedihkan

Terkait hal ini, pihak partai Golkar ikut angkat bicara. Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Christina Ariyani mengatakan mengumumkan nama Caleg eks koruptor di TPS tidak termuat dalam undang-undang. Jika itu dilakukan, artinya KPU melanggar Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini bukan berarti dirinya pro koruptor. Sebab sebagai orang mengerti hukum, ia menilai segala sesuatu harus berlandaskan pada aturan yang sudah ada.

"Bukan berarti saya pro napi koruptor ya," kata Christina pada Kamis (31/1/2019). "Bukan, tapi saya orang hukum, jadi segala sesuatu harus ada dasarnya." Oleh sebab itu, Ariyani menilai bahwa langkah yang diambil KPU sebaiknya tidak berseberangan dengan hukum yang sudah ada. Sebab, ini bukan pertama kalinya KPU berencana mengeluarkan peraturan baru namun tidak sesuai peraturan di atasnya.

Baca juga: Christina Aryani Tegaskan Masyarakat Menteng Atas Bakal Rugi Bila Golput

Memang KPU membuat aturan baru sebagai terobosan bagus. Namun, penting juga untuk mempertimbangkannya agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada. "Mereka kan seringkali kan mau bikin terobosan," tegas caleg Golkar untuk dapil DKI 2 ini. "Walaupun bagus mau bikin terobosan, tapi PKPU nya akhirnya bertentangan dengan undang-undang ya akhirnya dibatalin juga."

Ia mengimbau KPU sebagai lembaga negara yang besar untuk berpijak pada hukum yang berlaku saat membuat terobosan. Sebab jika tidak, hal itu dikhawatirkan justru akan menimbulkan kegaduhan. "Jadi ngapain sih bikin polemik yang enggak perlu," imbuh Bendahara Bappilu Pusat Partai Golkar ini. [wowkeren]

fokus berita : #Christina Aryani


Kategori Berita Golkar Lainnya