06 Februari 2019

Berita Golkar - Kementerian Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengalami peningkatan pada 2019. Jika pada 2019 alokasi anggaran PKH secara nasional ditingkatkan yang semula Rp 19,2 Trilliun 2018, menjadi Rp 34,4 trilliun. Begitu pun BPNT pada 2018 semula mencakup 10 juta KPM, 2019 menjadi 15,6 juta KPM.

Menurut, Agus Gumiwang Kartasasmita peningkatan ini adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan. Pertengahan Januari lalu, kata Agus Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan di Indonesia kembali turun dari 9,82 persen ke 9,66 persen.

Baca Juga: Agus Gumiwang Klaim Kemiskinan Turun Karena Program Jokowi Tepat Sasaran

Secara sederhana, penurunan angka tersebut berarti bahwa di masa Pemerintahan Jokowi jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun terus menurun. "Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Jokowi sangat serius dalam memerangi kemiskinan dan ketimpangan di tengah masyarakat," kata Agus di hadapan ribuan masyarakat penerima manfaat PKH dan BPNT di Celebes Conventiuon Centre Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Rabu (06/02/2019).

Agus menyebut program yang berkontribusi sangat besar terhadap penurunan angka kemiskinan adalah PKH yang terintegrasi dengan program BPNT/Rastra. Kontribusi ini tentu tidak dapat lepas dari sumbangsih dan kerja keras para SDM PKH dan Pilar Sosial dalam menyukseskan penyelenggaraan PKH dan Program BPNT/Rastra.

Baca juga: Apresiasi Tinggi Agus Gumiwang Kepada Para Relawan Bencana Tsunami Selat Sunda

"Di Sulawesi Selatan, ada 298 ribu KPM PKH dan 451 ribu KPM BPNT/Rastra dengan total bansos sekitar 458 milyar rupiah. Di 13 kabupaten bantuan pangan masih berbentuk Rastra. Pada tahun 2019 ini, Pemerintah menargetkan penerima bantuan pangan Rastra seluruhnya beralih ke BPNT," turutnya.

Kata Agus ada empat faktor yang membuat PKH dan BPNT efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Pertama PKH dan BPNT memberikan perlindungan sosial secara tepat sasaran bagi masyarakat miskin terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar.

Baca Juga: Cegah Bocor, Agus Gumiwang Minta Polri Kawal Penyaluran 54 Triliun Dana Bansos

PKH dan BPNT mendorong adanya perubahan sikap dan perilaku di kalangan KPM. Serta PKH dan BPNT membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kerja-kerja sosial sekaligus membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan.

Disebutkan juya PKH dan BPNT efektif dalam memerangi kemiskinan karena memiliki nilai indeks bantuan yang besar dan jangkauan KPM yang luas. "Pada bulan Desember 2018 lalu, Bapak Presiden Jokowi menyampaikan komitmen untuk menambah jumlah KPM PKH di tahun 2020 menjadi 15,6 juta KPM," tuturnya.

Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar ada 2 perubahan terkait penyelenggaraan PKH di tahun 2019. Perubahan pertama adalah jadwal pencairan yang dimajukan satu bulan lebih awal menjadi di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

Di hadapan ribuan masyarakat Makassar Agus menyampaikan penyaluran bantuan sosial PKH yang semula dicairkan bulan Februari, Mei, Agustus dan November dimajukan Januari, April, Juli dan Oktober. Ia berjanji kepada masyarakat penerima manfaat akan mencairkan dana PKH tahap dua pada April 2019 mendatang. "Itu sudah diputuskan sejak lama. Keputusan Pemerintah sudah lama ada percepatan menjadi April," ujarnya. [tribunnews]

fokus berita : #Agus Gumiwang Kartasasmita


Kategori Berita Golkar Lainnya