04 Februari 2019

Berita Golkar - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta mengolah aturan organisasi pelajar. Hal ini diperlukan supaya organisasi pelajar laksana Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) boleh masuk ke lingkungan sekolah umum bareng organisasi internal sekolah yang telah ada.

“Harapan kami nantinya organisasi pelajar seperti pun Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) dan Pelajar Islam Indonesia (PII) pun boleh masuk,” ujar Nusron Wahid ketika berada di Kudus, Ahad (3/2) malam. Mantan aktivvis IPNU ini mengatakan urusan tersebut di sela-sela menghadiri pengangkatan PC IPNU/IPPNU Kabupaten Kudus serta pesta rakyat sholawat pelajar tingkat MA/SMA/SMK distrik Karesidenan Pati di Universitas Muria Kudus.

Baca juga: BNP2TKI Di Bawah Nusron Wahid, Pekerja Migran Indonesia Ke Korsel Berlipat Ganda

Selama ini, kata politisi Partai Golkar ini, organisasi pelajar Islam laksana IPNU/IPPNU masuk ke sekolah umum memang susah, bahkan dilarang. Berdasarkan survei Alvara Research Center akhir tahun 2017, kata dia, bahwa 23,6 persen pelajar di SMA negeri setuju pada konsep khilafah sebagai format negara. Survei itu dilaksanakan di SMA negeri di Tanah Air yang berjumlah 657 sekolah dengan jumlah narasumber 2.400 orang.

Sekolah-sekolah itu, lanjutnya, menjadi pemasok mahasiswa di 15 kampus perguruan tinggi terpandang sampai 70-an persen. Jumlah tersebut, tergolong sekolah negeri di Kabupaten Kudus. Selama ini, kata Nusron, organisasi yang terdapat di sekolah negeri melulu OSIS dan Pramuka, selebihnya tidak boleh. Jika diizinkan masuk ke sekolah-sekolah negeri, ia meyakinkan IPNU-IPPNU siap, tetapi hal terpenting terdapat revisi aturan dulu. [dunianews]

fokus berita : #Nusron Wahid


Kategori Berita Golkar Lainnya