13 Februari 2019

Berita Golkar - Politisi Partai Golkar, Nusron Wahid mengkritisi topik yang diangkat dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (12/2/2019). Acara yang dibawakan oleh Karni Ilyas itu mengangkat topik "Potret Hukum Indonesia 2019: Benarkah Tajam Sebelah".

"Tadi pak Karni awal-awal di sini membuat narasi prolog tentang kosakata benarkan hukum tajam sebelah itu dengan menyebut empat kasus politik," ujar Nusron Wahid.

Baca Juga: Sebut Makelar Doa, Nusron Wahid Tuding Fadli Zon Rendahkan Mbah Maimoen

"Satu Ahmad Dhani, kedua Slamet Ma'arif, ketiga Rocky Gerung, keempat Ratna Sarumpaet," imbuhnya. Kader NU itu selanjutnya membahas tentang pernyataan Pakar Hukum Pidana Ganjar Laksmana. Di mana Ganjar menyebut bahwa politisi semakin sadar hukum bisa dijadikan kendaraan atau instrumen politik kekuasaan. Meruntut dari pernyataan itu, Nusron pun berpendapat bahwa topik pada malam itu semestinya diganti.

"Berarti topik kita malam ini adalah 'Benarkan hukum bisa dijadikan instrumen politik? Benarkah hukum dijadikan alat untuk 'membungkam'," katanya. Nusron berpendapat bahwa narasi itulah yang ingin dibangun di masyarakat.

"Karena diawali oleh Pak Karni di sini saya pertegas orang-orang yang kritis terhadap pemerintah atau berbeda pendapat dengan pemerintah. Ini narasi yang mau dibangun," imbuhnya.

Kader NU itu selanjutnya membahas tentang pernyataan Pakar Hukum Pidana Ganjar Laksmana. Di mana Ganjar menyebut bahwa politisi semakin sadar hukum bisa dijadikan kendaraan atau instrumen politik kekuasaan. Meruntut dari pernyataan itu, Nusron pun berpendapat bahwa topik pada malam itu semestinya diganti.

Baca Juga: Nusron Wahid Ungkap Beda PNS Milenial Dengan PNS Baby Boomer

"Berarti topik kita malam ini adalah 'Benarkan hukum bisa dijadikan instrumen politik? Benarkah hukum dijadikan alat untuk 'membungkam'," katanya. Nusron berpendapat bahwa narasi itulah yang ingin dibangun di masyarakat.

"Karena diawali oleh Pak Karni di sini saya pertegas orang-orang yang kritis terhadap pemerintah atau berbeda pendapat dengan pemerintah. Ini narasi yang mau dibangun," imbuhnya. Mendengar pemaparan dari Nusron, Karni Ilyas selaku Presiden ILC pun merasa tak terima.

"Ini namanya suudzon," sahut Karni Ilyas.

"Ini bukan suudzon. Pak Karni sendiri yang memulai tadi. Akan saya buktikan apakah ini meminjam istilahnya Pak Rocky Gerung, akal sehat atau akal dungu," ungkap Nusron. Lebih lanjut, Nusron menyebut bahwa hukum di negeri ini tajam kemana-mana.

"Praktik hukum kita bukan tajam ke bawah, bukan tajam ke sebelah, bukan tajam ke kanan, ke kiri, tapi tajam kemana-mana," kata Nusron.

"Saking tajamnya kadang-kadang ini nabrak semua pihak, salah arah dan sebagainya," tambahnya. Nusron pun menegaskan bahwa praktik hukum di Indonesia tidak mengenal oposisi maupun petahana. Ia lantas menyampaikan sejumlah contoh kasus yang hampir sama dengan yang terjadi pada keempat orang yang telah disebutkan Karni Ilyas.

"Kalau Pak Karni tadi menyebutkan empat kasus. Ketika ada kasus-kasus lain kenapa orang tak mengatakan ini kok tajam ke bawah. Orang nggak akan mengatakan ini politisasi," ungkapnya. Nusron juga sempat menyinggung kasus Rocky Gerung terkait kitab suci fiksi.

"Jadi jangan-jangan ini angan-angan fiksinya pak Karni Ilyas membangun narasi ini? Seakan-akan case ini adalah bagian daripada narasi kekuasaan untuk membungkam oposisi, enggak ada untungnya," kata Nusron.

"Jadi jangan orang yang berbeda pendapat itu kemudian berbuat salah dianggap politisasi hukum atau tajam sebelah," ujar Nusron kemudian. Ia pun mempertanyakan mengapa Karni Ilyas tak pernah membahas soal 'politisasi' yang dialami kubu 01.

"Keadilan itu berpihak kepada siapa pun, keadilan akan menimpa kepada siapa pun dan hukum itu bisa menajam kemana pun dan ke siapa pun, dalam konteks ruang dan waktu," pungkasnya. [tribunnews]

fokus berita : #Nusron Wahid


Kategori Berita Golkar Lainnya